JAKARTA - Pemerintah masih menunggu persetujuan Komisi VII DPR untuk melakukan intensifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidiKendati Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah mendesak adanya penghematan BBM bersubsidi sebanyak 2,5 juta kiloliter (kl), namun pemerintah tetap harus menunggu persetujuan dari komisi yang membidangi energi itu.
"Masalah ini harus dibicarakan dahulu dengan Komisi VII DPR RI," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Zahery Saleh, Rabu (12/10) di Jakarta
BACA JUGA: Pembenihan Padi Hibrida Masih Bergantung Asing
Menteri dari Partai Demokrat itu menjelaskan, keputusan Banggar DPR memang membuat pemerintah semakin terdorong untuk mengendalikan BBM bersubsidi
BACA JUGA: DPR: Mendag Langgar UU
Hal itu agar subsidi BBM tepat sasaran untuk golongan tidak mampuSelama ini, kata dia, banyak orang mampu yang menikmati BBM bersubsidi
BACA JUGA: Prediksi, Enam Tahun Lagi Premium Langka
Bahkan BBM bersubsidi itu disalahgunakan untuk industri, perkebunan dan pertambanganSebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat mengajak legislatif tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi, tapi harus pakai pertamaxPasalnya, pemerintah memberikan subsidi BBM, khususnya bahan bakar jenis premium kepada masyarakat kecil, bukan kepada masyarakat kelas menengah ke atas."Pengendalian itu harus dari kita dulu sebab banyak anggota DPR RI yang masih menggunakan premium yang sebenarnya ditujukan untuk rakyat,” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iti Octavia Jayabaya, Selasa (11/10), kepada pers di Jakarta(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri ESDM Akui BBM Subsidi Bocor
Redaktur : Tim Redaksi