jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu bersikap tegas dalam menyelesaikan konflik internal lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu.
Sebab, konflik internal itu kian berkembang luas akibat komisioner KPK tidak tegas serta membiarkan politisasi dan munculnya pihak-pihak yang merasa punya kewenangan penuh atas lembaga antirasuah itu.
BACA JUGA: Jenderal Tito Karnavian Sudah Terlalu Lama Menjabat Kapolri
"IPW menilai aksi cakar-cakaran di KPK semakin berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara 'kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban'," kata Neta dalam siaran persnya, Sabtu (4/5).
Menurut Neta, konflik internal itu kian panas saat muncul petisi dan surat terbuka dari para penyidik KPK. Namun, katanya, komisioner KPK tidak pernah menyikapinya secara transparan.
BACA JUGA: KPK Sasar Rumah Menteri Enggar untuk Kasus Bowo Golkar
Baca juga: KPK Bergolak Lagi, Pimpinan Pertimbangkan Kembalikan Irjen Firli ke Polri
Bahkan, kata Neta, belakangan muncul desakan agar Deputi Penindakan KPK Irjen Firli diperiksa karena diduga melanggar kode etik. "Boleh saja kasus pelanggaran etik ini diproses. Namun, IPW mengimbau komisioner KPK bisa bersikap tegas, tidak memihak dan jangan terlibat politisasi," ujarnya.
BACA JUGA: Polda Metro Diminta Lebih Transparan dan Profesional Tangani Kasus Hukum
Artinya, jelas Neta, pihak yang harus diperiksa tidak hanya Firli, melainkan juga penyidik senior KPK Novel Baswedan juga harus diperiksa. "Sebab Novel disebut sebut "sebagai orang kita" oleh tokoh-tokoh Partai Gerindra," ujarnya.
Info yang beredar di berbagai media juga menyebut Novel merupakan salah satu kandidat aksa Agung jika Prabowo Subianto memenangi Pilpres 2019. Mantan wartawan itu menambahkan, jika melihat data tentang pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK maka sebagian besar dari koalisi partai pendukung Joko Widodo.
“Kenapa Novel tidak diperiksa? Bukankah ini politisasi yang membahayakan KPK?” kata Neta.
Baca juga: Pimpinan KPK Tak Boleh Keok Hadapi Manuver Oknum Internal
Karena itu Neta menilai kondisi internal KPK kian tak sehat. Menurutnya, konflik internal yang memanas itu harus segera dihentikan.
Neta juga menyoroti komisioner KPK yang tidak tegas, memihak dan cenderung terlibat konflik yang melanda para penyidik. Jika aksi konflik di internal KPK kian tereskalasi, kata Neta, imbasnya ada pada masa depan pemberantasan korupsi.
"Situasi ini sangat berbahaya bagi masa depan KPK. Bukan mustahil kedua kelompok ini dimanfaatkan oleh kepentingan kepentingan politik tertentu untuk mengamankan kelompoknya dan mengkriminalisasi lawan politiknya," paparnya.(boy/jpnn)
Simak! Video pilihan redaksi berikut ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Biasa Tampil Modis, Bupati Talaud Kini Wajib Kenakan Rompi KPK
Redaktur & Reporter : Boy