jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana meminta partai yang mengajukan hak interpelasi kepada pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, seperti PDIP dan NasDem untuk bersabar.
"Semua harusnya mendukung program pemerintah. Kalau selalu kontroversi, itu hak sebagai kontrol. Tetapi harus objektiflah," kata pria yang akrab disapa Haji Lulung ini di Balai Kota DKI, Selasa (27/2).
BACA JUGA: Sandi: Tanah Abang Terus Menjadi Pemikat, itu jadi Berkah
Haji Lulung juga menyoroti permasalahan yang diangkat oleh partai pendukung hak interpelasi yaitu perkara penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurutnya, penutupan itu tidak dilakukan secara permanen sehingga tidak perlu diperdebatkan.
"Tidak sepanjang masa Pemprov menempatkan PKL di Jati Baru. Cuma temporer," sambung politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
BACA JUGA: Anies Dilaporkan soal Jati Baru, Bang Sandi Ngomong Begini
Seharusnya, kata Lulung, legislatif harus mencari solusi atas peristiwa tersebut, bukan mendeklarasikan bahwa pemerintah salah. Menurut Lulung, apa yang dilakukan Anies-Sandi di Tanah Abang saat ini adalah untuk kepentingan masa depan.
"Pemerintah dulu hanya penertiban bukan penataaan. Kalau penertiban itu, mereka datang lati, PKL pergi nanti balik lagi. Karena tidak ada kepastian hukum dan sudah terlalu banyak PKL di situ. Pemerintah mencari solusi, konsepnya jadi ganti jadi penertiban jadi penataan," kata Lulung. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Kasus Anies Bakal Dilempar ke Mabes Polri?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Bandingkan PKL Tanah Abang dengan Kedubes Amerika
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga