jpnn.com - JAKARTA - Langkah sejumlah anggota DPR menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi atas sikap pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dinilai rentan ditunggangi kepentingan lain.
Menurut Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, wacana penggunaan hak interpelasi tersebut patut dicurigai sebagai alat untuk menggoyang pemerintah.
BACA JUGA: Jangan Sampai KPK Digugat Akibat Pimpinan Tak Lengkap
"Apalagi dalam jangka pendek ini sebenarnya para anggota dewan belum sesungguhnya bekerja. Jadi saya kira (penggunaan hak interpelasi) belum tepat dan aneh," ujarnya di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman bersama antara KPU dan LIPI di Jakarta, Senin (24/11).
Menurut Haris, wacana interpelasi aneh, karena DPR sebagaimana diketahui hingga saat ini belum terlihat mulai bekerja. Dua belah pihak yang berseteru yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) baru saja selesai islah.
BACA JUGA: Politikus Gerindra Dorong DPR Panggil Paksa Menteri
Selain itu, kalau memang DPR ingin memertanyakan dasar kebijakan hingga pemerintah menaikkan BBM bersubsidi, menurut Haris, DPR dapat memanggil para pembantu Presiden untuk menjelaskan.
"Misalnya dengan mengundang Menteri ESDM, minta penjelasannya apa sebenarnya di balik kebijakan menaikkan harga BBM itu. Kemudian tanyakan dana subsidi itu untuk apa saja dan bagaimana penggunaannya. Kan tidak mesti melalui interpelasi," ujarnya.
BACA JUGA: SBY Dinilai Belum Puas Jadi Presiden
Sebelumnya, empat pimpinan fraksi di DPR RI diketahui telah sepakat memfasilitasi penggunaan hak interpelasi. Masing-maasing PKS, Golkar, PAN dan Gerindra. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Merasa Tak Berkewajiban Awasi Munas Golkar
Redaktur : Tim Redaksi