KPK Merasa Tak Berkewajiban Awasi Munas Golkar

Senin, 24 November 2014 – 18:18 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX pada 30 November mendatang, muncul suara-suara yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memelototi proses pemilihan ketua umum di partai yang kini dipimpin Aburizal Bakrie itu. Tujuannya, untuk menghindarkan suap dalam perebutan kursi ketua umum Golkar.

Namun, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Munas IX Golkar. Alasannya, Golkar juga tak punya kewajiban melibatkan KPK.

BACA JUGA: Nasdem Dukung Larangan Rapat Dengan DPR

"Enggak ada kewajiban. Parpol juga enggak ada kewajiban untuk melibatkan KPK," kata Johan di KPK, Jakarta, Senin (24/11).

Johan menegaskan, pihaknya bisa saja melakukan penelusuran terhadap penyelenggara negara. Namun, ujar dia, KPK tidak memiliki kewajiban untuk melalukan penelusuran terkait dengan Munas Golkar, termasuk kepada calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

BACA JUGA: Tersangka Korupsi Penjualan Aset Patal Bekasi Segera Ditahan

"Kalau misalnya KPK dilibatkan untuk mentracking, tracking apanya? Kan itu parpol, institusi politik. Kecuali dia penyelenggara negara," ucap Johan.

Seperti diberitakan, juru bicara Tim 6 atau inisiator gerakan regenerasi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa ingin KPK turut serta dalam Munas Golkar. Dengan demikian, KPK bisa mencegah korupsi dalam forum itu. Agun berharap KPK menelisik sumber dana peserta Munas itu.(gil/jpnn)

BACA JUGA: Presiden Belum Putuskan Usulan 1 Triliun 1 Provinsi

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Punya Banyak Honorer, KemenPAN-RB Heran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler