jpnn.com - JAKARTA—Situasi politik di tanah air memanas seiring kisruh yang melibatkan petinggi dua institusi penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Sektor usaha dan investasi juga mulai terkena imbasnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengakui ketegangan antar dua institusi tersebut memang menjadi perhatian investor. Tapi, bagi investor di sektor riil, situasi saat ini dinilai masih cukup terkendali. “Mereka bilang, situasinya lebih panas saat pilpres (pemilihan presiden),” ujarnya di Kantor BKPM Senin (26/1).
BACA JUGA: Kemendagri Pangkas Infisiensi di RAPBD
Menurut Franky, saat ini kepercayaan investor pada Indonesia masih cukup tinggi. Masa krusial justru saat pilpres lalu, karena pada periode itulah investor menyusun rencana bisnis untuk tahun ini.
Kala itu, investor memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana investasi di Indonesia. “Jadi, tahun ini tinggal merealisasikan saja,” kata mantan Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut.
BACA JUGA: Pemprov Berhak Pungut Pajak Rokok 10 Persen
Meskipun demikian, kata Franky, dirinya tetap berharap agar kisruh yang melibatkan KPK dan Polri bisa segera selesai. Jika berlarut-larut, investor bisa mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia. “Prospek ekonomi kita bagus, kalau situasi politik juga bagus, investasi di Indonesia akan makin menarik,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebut, pelaku usaha sangat mengharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Menurut dia, kasus ini juga akan menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menilai kemampuan presiden dalam memimpin Indonesia lima tahun ke depan. "Kalau kisruh ini berlarut-larut, pasti akan mengganggu iklim investasi," ujarnya.
BACA JUGA: Pengalaman Budi Karya Diyakini Bisa Perbaiki Angkasa Pura II
Presiden Jokowi sendiri enggan berkomentar terkait potensi terganggunya investasi akibat kisruh KPK dan Polri. Ditanya hal tersebut saat meresmikan beroperasinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pusat) di Kantor BKPM hari ini, Jokowi hanya menjawab singkat. "Soal itu tanya saja ke investor," katanya. (jawapos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Freeport Harus Bikin Warga Papua Sejahtera
Redaktur : Tim Redaksi