jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menghadapi ancaman serius dari peredaran narkoba, korupsi, dan judi online. Dalam rapat kabinet pertama yang digelar di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10), Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap tegasnya terkait pemberantasan narkoba, yang intinya mengirim pesan tegas: Jangan ada lagi yang main-main dengan narkoba di negeri ini.
Pesan ini menjadi sinyal kuat bagi institusi penegak hukum, khususnya Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk memperkuat komitmen dan ikhtiarnya dalam memerangi kejahatan narkotika.
BACA JUGA: INW Apresiasi Prestasi Polri dalam Berantas, Sorot Kinerja Lapas
Indonesia Narcotic Watch (INW) pun melihat masih ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah.
"Terutama dalam hal transparansi dan penegakan hukum terhadap oknum aparat yang terlibat dalam jaringan narkoba," ujar Direktur Eksekutif INW Budi Tanjung di Jakarta, Senin (28/10).
BACA JUGA: INW Kritik Disparitas Hukuman dalam Kasus Narkoba Jaringan Fredy Pratama
Patut disayangkan, Presiden Prabowo tidak menyatakan secara tegas dan spesifik, ancaman dan sanksi bagi aparat yang terlibat dalam peredaran narkoba, yang seharusnya juga menjadi perhatian utama pemerintah.
Padahal, lanjut Budi Tanjung, godaan narkoba terhadap aparat penegak hukum menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemberantasannya.
BACA JUGA: Kasat Narkoba Polresta Jambi Dicopot Gegara Video Mak-Mak Viral, INW Bereaksi Begini
"Ketika oknum aparat tergoda untuk terlibat dalam jaringan narkoba, mereka tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga melemahkan seluruh struktur pemberantasan narkoba. Ini dapat menjadi "peti mati" bagi niat dan ikhtiar keras yang dilakukan negara untuk membasmi kejahatan narkotika," kata Budi.
Sejarah menunjukkan bahwa beberapa negara telah gagal dalam upaya pemberantasan narkoba karena adanya kolusi antara aparat penegak hukum dan sindikat narkotika.
Sebagai contoh, di Meksiko, korupsi di jajaran kepolisian menyebabkan merajalelanya kekuatan kartel narkoba, yang pada akhirnya menghancurkan upaya pemerintah dalam menjaga hukum, keamanan, dan ketertiban.
Menurut Budi Tanjung, Indonesia tidak boleh jatuh dalam perangkap yang sama. Presiden Prabowo, kata Budi, harus menegaskan dan memastikan bahwa tidak ada ampunan dan keringanan bagi aparat penegak hukum yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan oleh jaringan narkoba.
"Transparansi, integritas, dan ketegasan dalam menegakkan hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa narkoba tidak lagi memiliki tempat di negeri ini," tutur Budi.
INW menantikan langkah konkret dari Kapolri dan Kepala BNN untuk melakukan pembersihan internal di lingkungan mereka. Peredaran dan kejahatan narkoba sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Maka, INW mendesak Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo untuk membuat target pengungkapan kasus besar narkoba terhadap seluruh kapolda.
"Kapolri harus membuat kontrak komitmen dengan para kapolda. Jika dlm waktu maksimal enam bulan kapoldanya tidak mampu memberantas narkoba di wilayahnya, kapolri harus berani copot kapoldanya. Sebaliknya, bagi kapolda atau anggota yang berhasil, kapolri harus kasih reward," kata Budi Tanjung.
Salah satu contoh terbaik adalah tindakan tegas pimpinan Polda Kepulauan Riau baru-baru ini. Kapolda Kepri telah memecat 10 anggotanya karena terlibat dalam konspirasi dengan bandar narkoba dan menggelapkan barang bukti.
"Tindakan tegas Kapolda Kepri Irjen Yan Fitri Halimansyah patut diapresisasi dan harus ditiru oleh kapolda yang lain," ujar Budi. (cuy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... INW Minta Jaksa Agung Beri Penghargaan Kepada Kajati Jatim, Ini Alasannya
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan