jpnn.com - JAKARTA -- Presiden Joko Widodo Jokowi diminta membentuk tim independen untuk mengusut kasus tewasnya masyarakat sipil dalam aksi demo menentang kenaikkan harga BBM di Makassar, Sulawesi Selatan.
Selain itu tim perlu mengusut tuntas kasus penyerbuan polisi ke musala di Pekanbaru, Riau dan penembakan musala dengan gas air mata dalam aksi demo di Makassar.
BACA JUGA: Nekat Rapat di Hotel, Ancam Gaji ke-13 tak Dibayar
IPW menilai Polri tidak serius menuntaskan kasus ini, sehingga pemerintah perlu menurunkan tim investigasi.
"IPW mengecam sikap arogan dan represif polisi dalam mengendalikan aksi demo mahasiswa di Makassar. Sikap arogan dan represif itu sudah menyebabkan satu orang tewas," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Senin (1/12).
BACA JUGA: Komisi III Minta Pemerintah Jelaskan Alasan Pembebasan Pollycarpus
Ironisnya, lanjut Neta, yang tewas adalah masyarakat biasa dan bukan mahasiswa yang demo. Kematian warga sipil dalam pengendalian aksi demo itu harus diusut tuntas.
"Apalagi penyebab kematiannya masih simpang siur. Ada yang mengatakan ditabrak watter cannon polisi, ada yang mengatakan dipukuli dan ada yang mengatakan tertembak," ungkapnya.
BACA JUGA: Komnas PA: 408 Anak Terjangkit HIV/AIDS
Karena itulah, Neta menegaskan, tim investigasi perlu mengusutnya, untuk kemudian membawa pelakunya ke pengadilan.
Sebelumnya, kata Neta, polisi juga bersikap represif dalam menangani aksi demo mahasiswa di Pekanbaru, Riau. Bahkan polisi mengejar mahasiswa hingga ke musala tanpa membuka sepatu.
Di Makassar dalam mengendalikan aksi demo, polisi juga menembaki musola dengan gas air mata untuk menghalau mahasiswa yang bersembunyi.
IPW berharap MUI melakukan protes terhadap Polri. "Kasus ini tidak boleh terulang," papar Neta.
Sebab, musala adalah tempat ibadah yang harus dihormati semua pihak dan tidak boleh dinistakan. Pimpinan Polri tidak boleh membiarkan kasus ini.
"Dan jangan sampai masyarakat serta tokoh-tokoh agama bertindak sendiri-sendiri dalam menyelesaikan pelecehan serta penistaan terhadap musala ini," pungkas Neta. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambangi KPK, Wamenkeu Bahas Hasil Kajian Tentang Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi