jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan kementerian/lembaga agar mengaktifkan kembali inspektorat jenderal untuk melakukan pengawasan.
Terutama dalam hal rencana penghematan anggaran negara melalui penggunaan fasilitas milik negara.
BACA JUGA: Komisi III Minta Pemerintah Jelaskan Alasan Pembebasan Pollycarpus
"Inspektorat yang ada di seluruh institusi pemerintahan akan diaktifikan kembali, harus memberikan laporan secara periodik tentang kegiatan penyelenggara pemerintah sekurang-kurangnya satu bulan sekali kepada atasannya langsung," ujar Yuddy di Monas, Jakarta, Senin, (1/12).
Yuddy meminta inspektorat mengawasi kebijakan pelarangan rapat digelar di hotel atau tempat mewah lainnya. Cukup memakai gedung yang dimiliki institusi. Selain itu, makanan-makanan yang disajikan haruslah makanan tradisional. Bukan makanan impor. Kemenpan-RB, tegasnya, akan turut mengawasi hal tersebut.
BACA JUGA: Komnas PA: 408 Anak Terjangkit HIV/AIDS
"Disampaikan ke kementerian dan dimonitoring oleh Kemenpan, supervisinya berlapis-lapis. Sekarang eranya media sosial, eranya internet, masyarakat turut mengawasi hal itu, tidak ada informasi yang kami abaikan," tutur Yuddy.
Sanksi atas pelanggaran, kata dia, berupa mutasi, tidak diberikan tunjangan kinerja, diberhentikan gaji ke-13 dan sanksi administrasi berupa penurunan pangkat. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Sambangi KPK, Wamenkeu Bahas Hasil Kajian Tentang Anggaran
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkopolhukam Masih Berkelit soal Kasus HAM Masa Lalu
Redaktur : Tim Redaksi