jpnn.com - JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan Polri tentang perlu mengevaluasi para kepala satuan wilayah (Kasatwil) seperti Kapolres dan Kapolda, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Jangan sampai, akibat ketidakmampuan para Kasatwil dalam memanage dan mengendalikan situasi kamtibmas di wilayah tugasnya, elit Polri bersikap menyalahkan masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan kontroversial berkepanjangan.
IPW menilai, keluarnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 sudah menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.
BACA JUGA: Ratusan Sekjen dan Irjen Kumpul di Menara 165, Ada Apa?
“Polemik ini bisa menguras enerji kepolisian, padahal saat ini yang
diperlukan adalah langkah taktis dan praktis kepolisian dalam menyikapi potensi konflik di masyarakat. Elit Polri tidak perlu mengeluarkan kebijakan khusus yang bisa memicu kontroversial," kata Neta, Jumat (6/11).
Tapi, dalam menempatkan para Kasatwil lanjutnya, harus mampu memilih figur-figur terbaik. Setidaknya, perwira yang memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini terhadap dinamika sosial di wilayah tugasnya.
BACA JUGA: DPR Minta TNI Tegakkan Aturan Ini
“Para Kasatwil yang hanya berorientasi pada "mataharinya" di pusat perlu dibersihkan agar para Kasatwil yang ada benar-benar berorientasi pada kepentingan keamanan masyarakat di wilayah tugasnya," saran Neta.
Kasus Tolikara dan Aceh Singkil yang dijadikan contoh dalam mengeluarkan SE Kapolri misalnya, menurut Neta, kerusuhan itu sesungguhnya tidak sepenuhnya menjadi kesalahan masyarakat, apalagi yang terlibat dalam kerusuhan itu hanya segelintir masyarakat.
BACA JUGA: Hamdan Zoelva, Gantikan Prasetyo atau Pratikno?
“Kesalahan fatal justru ada di pimpinan kepolisian setempat, yang cenderung tidak peka, kurang peduli, dan cenderung membiarkan potensi konflik," tegasnya.
Dalam kasus Tolikara misalnya, menurut Neta, Kapoldanya saat itu justru sedang berada di Jakarta untuk mengikuti seleksi capim KPK.
“Kasatwil yang tidak peka, kurang peduli dan cenderung membiarkan dinamika sosial di wilayah tugasnya, inilah yang perlu segera dievalusi elit Polri," saran Neta.
Setelah dievaluasi dan dilakukan pergantian dan penataan ujarnya, baru kemudian elit Polri mengeluarkan kebijakan agar para Kasatwil benar-benar serius dalam menyikapi situasi wilayah tugasnya, terutama menjelang Pilkada serentak. Jika ada yang tidak patuh kata Neta, harus segera dikenakan sanksi.
“Akan sangat naif jika belum melakukan evaluasi dan penataan terhadap para Kasatwilnya, elit Polri langsung mengeluarkan kebijakan dan ketika kebijakan itu dikritisi serta menimbulkan polemik, elit Polri cenderung menyalahkan masyarakat yang mengkritisnya," kata Neta.
Selain itu, IPW berharap Polri bersama-sama masyarakat menjaga situasi kamtibmas, dengan syarat Polri harus menempatkan para perwiranya yang senantiasa memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap wilayah tugasnya, sehingga tidak terjadi lagi konflik seperti di Tolikara dan Singkil, terutama di Pilkada serentak.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum TNI Tembak Warga Hingga Tewas, Ini Sikap Anggota Komisi I DPR
Redaktur : Tim Redaksi