JAKARTA -- Indonesia Police Watch mengapresiasi wacana mengalihkan pencetakan plat nomor Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ke Badan Usaha Milik Negara yang digagas Wakapolri Komjen Oegroseno, sebagai langkah
perubahan yang positif bagi Polri.
Namun, IPW mengingatkan jangan sampai wacana itu mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. "Mengingat stok TNKB di berbagai daerah sudah banyak yang habis," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Rabu (29/1).
BACA JUGA: KPK Periksa Rudi dan Pelatih Golfnya
Dari pantauan IPW, Neta menjelaskan masyarakat telah mengeluh tidak mendapatkan plat TNKB baru. Mereka hanya diberikan surat keterangan dari kepolisian. Dalam kondisi seperti ini Polri perlu bertindak cepat melakukan pengadaan TNKB 2014.
"Tapi tetap harus menghindari adanya KKN di balik pengadaan tersebut," ungkap Neta lagi.
BACA JUGA: Giliran Kejagung Garap Akil Mochtar
Karenanya, Neta mengingatkan, sebelum ide Wakapolri direalisasi, ada lima langkah yang harus dilakukan dalam pengadaan TNKB 2014.
Pertama, Polri segera membatalkan MoU antara Primkoppol dengan PT CMMA milik Budi Santoso.
BACA JUGA: Dana Pengamanan Belum Cair, Pemilu Sengaja Dibikin Chaos?
Sebab, kata Neta, dalam MoU itu terdakwa simulator SIM ini diminta mencetak plat TNKB selama delapan tahun atau hingga 2018). "PT CMMA juga telah menyewakan mesin-mesin cetaknya seharga Rp 20 miliar pertahun," katanya.
Kedua, aturan-aturan dalam dokumen lelang tidak "dikunci" untuk memenangkan atau menguntungkan perusahaan tertentu.
Ketiga, peserta pengadaan TNKB 2014 harus memiliki pabrik sendiri dan mesin printing
yang merupakan proses awal paling penting, agar penyedia TNKB tidak tergantung kepada perusahaan lainnya. "Tujuannya meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi," jelasnya.
Keempat, panitia lelang harus memverifikasi langsung ke lapangan, untuk melihat kondisi pabrik peserta lelang, apakah betul-betul mampu atau tidak untuk memproduksi TNKB 2014.
Kelima, diikutsertakannya sebanyak mungkin pihak eksternal dalam pengadaan TNKB 2014 sebagai wujud transparansi Polri.
IPW berharap, berbagai masalah yg terjadi dalam pengadaan TNKB jangan sampai mengganggu kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. "Yang akhir-akhir ini mulai membaik," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahas Pengamanan Pemilu, Kursi Anggota DPR Banyak Kosong
Redaktur : Tim Redaksi