jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Research and Empowerment (IRE) Dina Mariana mengatakan pengetahuan lokal dan hasil riset harus digunakan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif berbasis pengetahuan terkait isu ketahanan desa.
Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19, pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya aspek kesehatan dan ekonomi.
BACA JUGA: Keberhasilan Program Erick Thohir Turut Dirasakan Generasi Muda di Surabaya
"Namun, aspek budaya dan sosial. Informasi yang memengaruhi kebijakan publik perlu bersifat multidisiplin dan berasal dari multiaktor," ujar Dina dalam Webinar Ruang Bincang ke-enam dari rangkaian Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P), Rabu (24/3).
Selain itu, Dina menjelaskan dari sisi perlindungan data pribadi, diperlukan regulasi yang tepat dalam melindungi masyarakat.
BACA JUGA: Ketua BKSAP: Kesuksesan IPU 144 di Bali Berkat Kerja Bersama DPR RI
Dia memberikan contoh dalam aplikasi kesehatan PeduliLindungi.
"Sebaiknya tujuan aplikasi lebih fokus pada kesehatan dan tidak digunakan atau terintegrasi dengan layanan lainnya seperti untuk e-commerce atau perbankan sehingga tidak melanggar prinsip perlindungan data pribadi," ungkapnya.
BACA JUGA: Pasar Smart Wearable Tetap Menjanjikan selama Era Pandemi
Tidak hanya itu, Dina menegaskan pondasi demografi menjadi hal yang penting dalam perumusan kebijakan untuk mendorong pemerintah yang responsif dan membangun inisiatif warga.
"Perlu arena dan afirmasi yang memberi ruang untuk partisipasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu menjadi pembelajaran untuk mendorong warga yang aktif dan pemerintah yang responsif," ucap Dina.
Di sisi lain, manajer riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Badiul Hadi menyebut pihaknya memastikan penggunaan pengetahuan dalam advokasi kebijakan dilakukan baik ke pemerintah pusat maupun daerah.
Fitra menilai pentingnya pengetahuan digunakan dalam refocusing anggaran saat menerapkan kebijakan publik.
"Hal itu terutama terkait realokasi dan refocusing anggaran untuk merespons pandemi," tegas Baidul Hadi. (mcr9/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow! Indonesia Dipuji IMF, tetapi 2 Hal Ini Bikin Ngeri
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Dea Hardianingsih