jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman berharap klutur kemaritiman Indonesia tidak dilupakan oleh pemerintahan era Jokowi-JK. Menurutnya, dalam catatan sejarah Bangsa Indonesia ada dua kerajaan besar yang pernah jaya di Indonesia yakni Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dua kerajaan tersebut menurut Irman, dikenal sebagai pendobrak yang agresif dengan kultur kemaritiman.
"Karena itu, ke depan jangan lagi pemerintah menonjolkan pembangunan jalan tol darat termasuk kereta cepat Jakarta–Bandung, sebab lautan penyimpan kekayaan yang sangat melimpah," kata Irman Gusman, saat menerima kunjungan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), di lantai 3 Gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/1).
BACA JUGA: DPR Sahkan Tim Pengawas Intelijen
Di laut ujar senator asal Sumatera Barat ini, ada ikan, minyak, gas, wisata dan potensi ekonomi lainnya yang sangat bermanfaat untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. "Dalam kaitan itu, saya menghimbau kaula muda yang tergabung dalam KNPI mendukung pembangunan poros maritim itu, karena Indonesia pernah jaya di laut," tegasnya.
Selain itu, Irman juga mengungkap kedatangan DPP KNPI ke kantornya untuk memenuhi undangan deklarasi "Satgas Maritim KNPI" di Bangka Belitung, pada 25 hingga 30 April 2016.
BACA JUGA: Tantowi Yahya: Bukan UU Terorisme yang Salah, Tapi User-nya
"Sebagai pribadi dan pimpinan DPD RI, saya dukung kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya mewujudkan program pembangunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang poros maritim Indonesia. KNPI harus terus menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah, DPR RI dan DPD RI, agar Nawacita Jokowi yang membangun poros maritim Indonesia jadi kenyataan," pintanya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus didampingi Sekretaris Jenderal KNPI, Sirajuddin Abdul Wahab menyatakan KNPI berkomitmen menjaga lingkungan dan mengembangkan kelautan.
BACA JUGA: Inilah Penyebab Meninggalnya Djoko Susilo
"Poros maritim Indonesia ini sudah masuk dalam program KNPI. Deklarasi Satgas Maritim KNPI di Bangka-Beliting itu hanya salah satu dari program dimaksud," pungkas Muhammad Rifai Darus.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tantowi Yahya: Bukan UU Terorisme yang Salah, Tapi Koordinasi
Redaktur : Tim Redaksi