Irman Yasin Limpo Bakal Tingkatkan Anggaran Pendidikan Kota Makassar 20 Persen

Minggu, 08 November 2020 – 08:33 WIB
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Makassar, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN) saat Debat Publik Kota Makassar yang disiarkan langsung di Kompas TV, Sabtu (7/11/2020) malam. Foto: Tangkapan Layar Youtube Kompas TV

jpnn.com, MAKASSAR - Empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyampaikan gagasan tentang pendidikan dalam Debat Publik Kota Makassar, Sabtu (7/11) malam.

Dalam debat itu, panelis tema pendidikan, Prof Dr H Arismunandar M. Pd, Rektor Universitas Negeri Makassar 2008-2016, menyampaikan pertanyaan yang dibacakan moderator, Frisca Clarissa.

BACA JUGA: Inilah Program Irman Yasin Limpo untuk Majukan Pendidikan di Makassar

Adapun pertanyaannya ialah setidaknya dua masalah dihadapi Kota Makassar di bidang pendidikan, yaitu mutu dan pemerataan pendidikan.

Masalah mutu dibuktikan dengan rendahnya hasil ujian nasional SMP.

BACA JUGA: Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Sampaikan Visi Misi untuk Kota Makassar

Sebagian besar sekolah masih terakreditasi B.

Rendahnya daya saing siswa dalam kompetisi nasional dan internasional.

BACA JUGA: Irman-Zunnun Perkenalkan Komunal Bus di Debat Kandidat Pilkada Makassar

Masalah pemerataan ditunjukkan dengan rendahnya angka partisipasi kasar (APK) PAUD 36,52 persen, angka partisipasi murni (APM) SMA yang baru 66,36 persen dan APM SMP 78,88 persen.

"Menurut paslon, agenda prioritas apa yang diperlukan menjawab dua masalah tersebut," kata Frisca membacakan pertanyaan panelis.

Pertanyaan itu dijawab seluruh paslon, lalu mereka saling menanggapi.

Paslon nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma), nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman), nomor urut 3, Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN) serta nomor urut 4, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN).

Paslon nomor urut 1, Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto dan Fatmawati Rusdi, menjawab pertama kali. Danny mengatakan, mereka memprioritaskan pendidikan.

Karena pendidikan adalah masalah utama membangun sumber daya manusia unggul melakukan pembangunan Kota Makassar yang jauh lebih baik. Pihaknya memiliki program strategis yaitu revolusi pendidikan semua harus sekolah.

"Dari tiga poin yang ditanyakan, terangkum di dalam revolusi pendidikan," tegasnya dalam debat yang disiarkan Kompas TV itu.

Menurur Danny, semua segmen pendidikan harus dibenahi.

Mulai dari kualitas murid, guru, penerapan kurikulum, sarana prasarana dan manajemen sekolah.

"Lima hal itulah yang menjadi prinsip revolusi pendidikan di mana sebelumnya pada saat kami jadi wali kota, kami telah membuat 18 revolusi pendidikan," katanya.

Menurut dia, 18 revolusi pendidikan itu membuat semua unsur mulai dari murid, guru, kurikulum, penyampaian kurikulum prasarana dan sarana serta manajemen sekolah menjadi bagian terintegrasi daripada dasar-dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua bidang.

"Terutama pendidkan dasar baik SD maupun SMP yang menjadi otoritas pemkot," kata Danny.

Calon wakil wali kota nomor urut 2, Abdul Rahman Bando mengatakan bahwa ia pernah tujuh bulan menjadi kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. "Dan saya melihat begitu timpangnya kualitas pendidikan kita (Makassar)," kata Rahman menanggapi jawaban Danny Pomanto.

Menurut Rahman, dari sisi kelembagaan saja, SD ada sekitar 450 lebih, tetapi SMP hanya 200. "Itu pun negeri hanya 56 SMP dan SMA 22, SMK 10," ujar dia.

Sementara, wakil wali kota nomor urut 3, Fadli Ananda, mengatakan masalah utama pendidikan di Kota Makassar adalah lulusan SD yang berjumlah 23 ribu, berbanding terbalik dengan daya tampung SMP yang cuma 13 ribu.

Menurutnya, ada sepuluh ribu warga yang tidak sekolah karena SMP negeri hanya bisa menampung 13 ribu. Karena itu, pasangan Syamsu Rizal - Fadli Ananda mengadakan program yang mengolaborasikan SMP negeri dan 155 SMP di Kota Makassar.

Calon wali kota nomor urut 4, Irman Yasin Limpo mengatakan salah satu yang harus dipersiapkan pemerintah adalah anggaran.

Ia melihat, sejauh ini keberpihakan anggaran Pemkot Makassar terhadap pendidikan hanya sebelas persen. "Ini tidak sesuai dengan undang-undang yang harus 20 persen," kata Irman.

Menurut Irman, apa pun yang dibicarakan tetapi kalau anggaran pendidikan tidak ditempatkan di atas 20 persen, maka hasilnya sama saja. "Ke depan kami coba menaikkan anggaran pendidikan sampai dengan 20 persen," tegasnya. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler