jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Fecho melontarkan pernyataan keras terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Irwan menyatakan keputusan Presiden ketujuh RI menaikkan premi BPJS kesehatan di tengah pandemi Corona Virus (Covid-19), selain mengabaikan hak konstitusional rakyat yang terhimpit ekonominya akibat pendapatannya menurun, juga makin menambah berat beban masyarakat.
BACA JUGA: Kenaikan Iuran BPJS Lebih Bernuansa Ekonomi, Bukan Keadilan Sosial
“Rakyat jadi ambyar, kalau sikap pemerintah begini,” kata Irwan yang juga anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini, Rabu (13/5/2020).
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, dalam keadaan sulit sekarang ini, rakyat bisa-bisa tidak mampu lagi membayar premi BPJS Kesehatan sehingga jaminan kesehatannya terabaikan.
“Ini sama saja menghilangkan hak kontitusi rakyat. Pemerintah gagal memberikan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” tegas anggota Komisi V DPR ini.
Ketua umum Cakra AHY ini juga menilai, sejumlah langkah pemerintah di saat pandemi corona justru kontradiktif dan cenderung menelurkan kebijakan untuk penyelamatan kekuasaan.
Dugaan itu menurutnya bisa dilihat dari lahirnya Perppu 1/2020 dan aturan turunannya, hingga Perpres kenaikan iuran BPJS. "Ini semakin membuktikan pemerintah hanya memikirkan keselamatan kekuasaan dibanding keselamatan rakyat," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan: Komparasi Tinggalan SBY dan Kenaikan Era Jokowi
BACA JUGA: Pepres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tetap Berlawanan dengan MA
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam