JAKARTA - Istana Presiden menolak anggapan bahwa evaluasi kinerja tengah tahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II akan mengarah ke reshuffle atau perombakan kabinetEvaluasi kinerja dinilai sebagai mekanisme rutin biasa.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pernah membicarakan masalah reshuffle kabinet
BACA JUGA: Menteri Tidak Bisa Dinilai Secara Profesi
"Konteksnya evaluasiBACA JUGA: Golkar Diingatkan Tak Dorong Reshuffle
Julian mengatakan, evaluasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) merupakan hal biasaUKP4 telah melaporkan evaluasi tengah bulanan kepada presiden
BACA JUGA: Di Korsel, MK Tak Tangani Sengketa Pilkada
Evaluasi didasarkan pada Inpres No 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010Inpres tersebut adalah hasil raker bersama menteri dan gubernur di Istana Cipanas pada 2?3 Februari 2010Hasilnya, 49 di antara 369 subrencana aksi dinilai mengecewakanBerdasar laporan UKP4, seperempat kementerian masih memiliki rapor merahKepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan, beberapa kementerian yang masih memiliki rapor merah adalah Kementerian Kominfo, Kemenkum dan HAM, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Julian meminta evaluasi kinerja tidak dipolitisasi"Sebab, kalaupun ada reshuffle, itu adalah otoritas dan hak prerogatif presiden," kaya Julian.
Menkum HAM Patrialis Akbar yang mendapat rapor merah menyatakan heran mendapat penilaian seperti ituProgram Kemenkum dan HAM yang mendapat rapor merah adalah pembangunan 19 lembaga pemasyarakatan (lapas) baru yang belum kunjung dimulaiPatrialis beralasan, pembangunan belum bisa dimulai karena daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari Kemenkeu baru terbit 30 Juni sehingga anggaran belum bisa dicairkan"Sekarang bagaimana saya mau membangun"? kata Patrialis di kompleks Istana Presiden kemarin.
Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, namanya agak tercemar dengan rapor merah tersebutDia menyatakan telah mengklarifikasi ke presiden"Presiden sudah bilang sama saya, "Pak Patrialis bekerja sajaYang presiden itu Pak SBYSaya sudah dapat obat pendingin dari presiden, nyaman," kata Patrialis.
Menkominfo Tifatul Sembiring yang juga mendapat rapor merah juga mengklarifikasiMelalui akun twitter pribadinya, Tifatul mengakui ada satu program pada Juni yang belum selesaiYakni, program e-pendidikan di Jogjakarta yang dibiayai dari utang pemerintah JepangTifatul berjanji, program tersebut selesai Juli 2010"Warning UKP4 harus dicatat, cambuk bagi KemenkominfoMohon doanya," sebut menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Partai Demokrat juga tidak yakin reshuffle segera dilakukan presiden dalam waktu dekatTermasuk dipakainya hasil evaluasi UKP4 sebagai dasar melakukan penggantian"Masak baru setengah tahun sudah di-reshuffle," kata Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di gedung DPR kemarin
Selain itu, Marzuki menegaskan, laporan UKP4 tidak perlu diributkan lagiTermasuk mendorong-dorong agar presiden melakukan reshuffle"Itu dibuat untuk Presiden SBY, bukan untuk kitaJadi biarkan presiden yang mengambil keputusanKita tidak usah mengurus-ngurus itu," tandasnya.
Salah seorang Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso sebelumnya menyatakan bahwa hasil evaluasi UKP4 bisa saja dijadikan dasar reshuffleNamun, dia tak mau menyebut secara langsung kementerian mana saja yang layak dirombak
Marzuki menganggap wacana merombak kabinet dari salah seorang Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso itu dinilai tidak terlalu istimewaSebab, menurut dia, pernyataan tersebut bukan sikap Golkar secara institusi"Itu pendapat pribadiJadi biasa saja," kata ketua DPR itu(sof/dyn/pri/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Gulirkan Isu Reshuffle Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi