Menteri Tidak Bisa Dinilai Secara Profesi

JAKARTA - Pengamat Politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan penilaian kinerja kabinet yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sulit diterima masyarakatAlasannya, karena menteri adalah jabatan politis yang diisi oleh kompromi politik, sementara UKP4 mendasarkan penilaian pada profesionalitas.

"Masalahnya, dari awal Kabinet Indonesia Bersatu II disusun berdasarkan kompromi politis antara SBY dengan parpol pendukung, sementara penilaian menjurus ke sisi profesionalitas atas kinerja para menteri

BACA JUGA: Golkar Diingatkan Tak Dorong Reshuffle

Ini sarat dengan subjektifitas dan sulit diterima logika," kata Yunarto Wijaya, di Jakarta, Selasa (13/7).

Penilaian UKP4, lanjut Hunarto, hanyalah langkah SBY untuk memberikan pencitraan bahwa dirinya tetap kritis terhadap hasil kompromi politikYunarto justru melihat para elit parpol kebingungan dan memahami penilaian UKP4 bakal mengarah pada reshuffle kabinet

BACA JUGA: Di Korsel, MK Tak Tangani Sengketa Pilkada

Yunarto melihat secara riil politik, SBY masih memperlihatkan kepercayaan penuh terhadap seluruh parpol pendukung"Andai SBY akan memperlihatkan ketidakpercayaannya terhadap parpol pendukung, hal yang akan dijadikan simbol adalah perombakan total terhadap Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol pendukung

BACA JUGA: Golkar Gulirkan Isu Reshuffle Kabinet

Kalau masih tidak efektif, baru masuk ke reshuffle kabinet," tegas Yunarto.

Meski demikian Yunarto tetap mengakui bahwa bisa saja reshuffle kabinet dilakukan“Reshuffle kabinet tentu bisa saja terjadiTapi dari sisi pertimbangan waktu dan masih relatif solidnya Setgab Koalisi Parpol Pendukung SBY, belum saatnya reshuffle itu terjadi," jelasnya Yunarto.

Reshuffle kabinet, ulas Yunarto, sangat ditentukan oleh faktor hubungan harmonis antara elit parpol dengan SBY"Jika Golkar yang dikeluarkan, maka isunya pasti Setgab tidak bisa lagi dipercayaJika PKS dan PAN yang dikeluarkan maka ini bisa dilihat sebagai kompromi politik Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar dengan Presiden SBYJadi tidak ada kaitannya dengan UKP4," tegas Yunarto Wijaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, UKP4 membeberkan hasil evaluasai selama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dilantikHasilnya, tiga kementrian yaitu Kominfo, Hukum dan HAM serta Pekerjaan Umum mendapat rapor merah(fas/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPP PAN Bela Patrialis Akbar