jpnn.com - JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry turut memperingati sepuluh tahun tewasnya Munir Said Thalib pada 7 September kemarin. Ia pun mengirimkan surat ke Indonesia yang mempertanyakan janji pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menjawab pertanyaan itu, pihak Istana Negara melalui Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengungkapkan pemerintah sejauh ini sudah berupaya menyelesaikan kasus Munir.
BACA JUGA: Inilah 3 Calon Anggota BPK tak Layak Dipilih Versi Fitra
"Kalau dari proses hukum kan sudah berjalan sebenarnya. Ada proses hukum yang dilakukan dan kalau memang kemudian ke depannya masih dilihat ada peluang untuk melihat kembali kasus tersebut tentunya bisa-bisa saja," ujar Faizasyah di Jakarta, Senin, (8/9).
Sejak awal, ujar Faizasyah, Presiden sudah memberi instruksi agar kasus itu diselesaikan. Namun, imbuhnya, apabila dianggap kasus itu perlu pengembangan lagi, maka dapat diupayakan di pemerintahan selanjutnya. Tepatnya di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
BACA JUGA: Ini Manfaat Pilkada Tidak Langsung Versi Nurul Arifin
"Apabila penyidikan kembali belum bisa dituntaskan di era pemerintahan SBY, kiranya hal ini akan menjadi perhatian pemerintahan yang akan datang," katanya.
Faizasyah pun menegaskan selama ini komitmen Pemerintahan SBY sangat tegas dalam pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah tidak abai terhadap kasus Munir.
BACA JUGA: Tumpang Tindih, BPKP Lebih Baik Dilebur ke BPK
"Penting untuk dicatat bahwa dalam sepuluh tahun ini Indonesia tidak lagi dihadapkan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat," tandasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laode Sebut KMP Ancang-ancang Pemilu 2019 lewat Pilkada oleh DPRD
Redaktur : Tim Redaksi