JAKARTA - Bukan hal mustahil ibu kota negara dipindahkan dari JakartaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyadari, beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta memang semakin berat
BACA JUGA: Pemeriksaan Yusril Tunggu Putusan MK
Karena itu, kepala negara berpandangan bahwa wacana pemindahan ibu kota negara merupakan sesuatu yang wajar dan terbuka dalam alam demokrasi."Kami ingin menegaskan bahwa presiden terbuka terhadap wacana pemindahan ibu kota negara," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai, Selasa (3/8)
Wacana pemindahan ibu kota akhir-akhir ini berembus semakin kuat
BACA JUGA: DPD Setujui 11 Daerah Pemekaran
Kondisi Jakarta yang semakin macet menyebabkan sejumlah pihak ingin secepatnya memindahkan pusat pemerintahanBACA JUGA: Hari Pertama, 30.261 JCH Lunasi BPIH
Thohari temasuk petinggi yang setuju memindahkan ibu kota negara. Sejumlah kota kandidat juga bermunculanMisalnya, Palangkaraya (Kalteng) atau membangun kota baru di KaltimVelix mengingatkan, dalam Silaturahmi Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya, 2 Desember 2009, presiden telah menyampaikan pandangan tentang wacana pemindahan ibu kota negaraKata Velix, presiden menganggap bahwa mendiskusikan wacana pemindahan ibu kota negara dalam berbagai perspektif merupakan sesuatu yang wajar.
"Dengan mempertimbangkan kondisi kekinian kota Jakarta dan sederet persoalan yang dihadapi di ibu kota Jakarta, presiden menganggap perlu (adanya) pemikiran yang matang dan komprehensif dalam mengkaji pemindahan ibu kota," kata Velix.
SBY juga membenarkan bahwa dalam konteks sejarah, Presiden Soekarno pernah mencetuskan kota Palangkaraya sebagai calon ibu kota negaraHal yang sama juga dilakukan Presiden Soeharto yang pernah mewacanakan Jonggol, Jawa Barat, sebagai pusat pemerintahan baru"Presiden SBY sangat memahami setumpuk persoalan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnyaMulai kemacetan, banjir, beban penduduk, urbanisasi, kerusakan ekologis, sampai potensi gempa," beber Velix
Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah telah aktif mengkaji wacana pemindahan ibu kota negaraMelalui forum Strategic Policy Discussion (SPD) pada 3 Maret 2010, Kantor Staf Khusus Presiden telah mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan beberapa pakar pengembangan wilayahMereka diminta menganalisis wacana pemindahan ibu kota negara dari berbagai perspektif.
Velix menilai, wacana pemindahan ibu kota negara harus dibahas secara matang dan komprehensif"Sehingga kita tidak gegabah dalam memindahkan ibu kota hanya karena faktor kemacetan semata," ujarnya.
Dia menilai, wacana pemindahan ibu kota harus dilihat sebagai upaya strategis dalam mendistribusikan pembangunan secara merata ke seluruh IndonesiaVelix juga mengatakan, dalam mengurangi beban wilayah Jakarta dan Pulau Jawa, presiden memprioritaskan desentralisasi fiskal yang semakin besarSelain itu, mengubah paradigma pembangunan yang lebih berbasis kewilayahan.
"Hal itu sebagai intervensi strategis dalam menyeimbangkan pembangunan antara pusat-daerah dan antardaerah di tanah air kita," tambahnya.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida juga merespons positif wacana pemindahan ibu kota negara dari JakartaMenurut senator dari Sulawesi Tenggara itu, ide dan wacana pemindahan ibu kota perlu secepatnya mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan, baik presiden maupun parlemen.
"Jakarta ini sudah kian tak nyaman sebagai pusat pemerintahan," kata Laode di gedung parlemen kemarinDia mencontohkan tingkat kepadatan dan kemacetan di Jakarta yang sudah sangat mengganggu semua pihak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari"Bila lokasi ibu kota dipindahkan, (itu) bisa secara signifikan mengurangi kepadatan dan kemacetan di Jakarta," tegasnya.
Laode menambahkan, pada saat yang sama, pemindahan ibu kota juga akan berdampak langsung terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan di IndonesiaTerutama bagi daerah atau kawasan di ibu kota negara yang baru tersebut"Presiden Soekarno, pendiri republik ini, pernah menggagas agar ibu kota dipindahkan ke PalangkarayaSaya kira itu perlu dipertimbangkan," tutur Laode.
Sebelumnya, sejumlah kalangan juga telah menyuarakan dukunganMereka adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua MPR Hajriyanto YThohari, peneliti LIPI Siti Zuhro, dan Ketua Umum Partai Hanura WirantoSejak 2008, Tim Visi Indonesia 2003 yang digagas Andrinof AChaniago dan Ahmad Erani Yustika, dosen Universitas Brawijaya yang kini menjadi direktur utama Indef, sudah menyiapkan konsep matangnya(sof/pri/c3/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Bisa Gugat Pimpinan ke PTUN
Redaktur : Tim Redaksi