jpnn.com, JAKARTA - Bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo dinilai perlu mengantisipasi isu kemiskinan yang berpotensi dijadikan 'alat serang' oleh lawan politik menjelang Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (3/9).
BACA JUGA: Anies-Muhaimin Berpotensi Digebuki, Ganjar dan Prabowo Harus Berhitung
Dia menilai Ganjar yang menjabat Gubernur Jawa Tengah juga perlu menjelaskan kinerjanya dalam memangkas angka kemiskinan di Jateng.
"Maka, poin yang cukup menjadi hal menarik saya lihat adalah (angka) kemiskinan di Jateng, ini menjadi apakah batu loncatan atau tolok ukur kinerja Ganjar atau bagaimana. Ini yang perlu kita lihat dahulu," kata Arifki.
BACA JUGA: PKS Tak Ikut Deklarasi Anies-Muhaimin, Bisa Jadi Itu Taktik
Dia menjelaskan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2013, persentase penduduk miskin di Jateng sebanyak 14,44 persen, sedangkan pada bulan Maret 2023 persentasenya 10,77 persen.
Arifki melihat upaya pemerintah Jateng dalam mengurangi jumlah warga miskin belum maksimal sehingga potensial menjadi peluru untuk menyerang Ganjar pada Pilpres 2024.
BACA JUGA: Alasan PKS Absen di Deklarasi Anies-Muhaimin, Ada Kata Guncangan
Isu kemiskinan di Jateng menurutnya bisa berpengaruh pada tingkat elektabilitas Ganjar yang sudah diusung menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan.
Maka dari itu, Ganjar sebelum mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 5 September 2023 perlu menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat, tidak hanya soal mengatasi kemiskinan, tetapi juga hal lain.
"Di bagian tertentu sudah baik. Namun, segmen kemiskinan masih meningkat. Oleh karena itu, saya melihat ini masih menjadi tantangan bagi Ganjar dan perlu menjelaskan kepada publik," tuturnya.
Sebelumnya, Ganjar menyampaikan bahwa pemerintahannya sedang fokus mengurangi kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas.
Daerah prioritasnya ialah Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.
Salah satu cara? yang dilakukannya adalah menggandeng perangkat desa untuk mendorong program-program padat karya.
"Karena beberapa desa itu anggaran ini dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja," ucap Ganjar.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam