jpnn.com, JAKARTA - Isu reshuffle mencuat setelah penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan beberapa hal.
BACA JUGA: Isu Reshuffle Berembus Lagi, Hasto Kristiyanto PDIP Bilang Begini
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap jalannya roda pemerintahan adalah keniscayaan bagi Presiden Jokowi saat ini. Sebab, periodesasi saat ini sudah berjalan hampir dua tahun.
“Maka, memang mesti ada penilaian terhadap kinerja serta capaian kabinet di bawahnya terhadap misi pembangunan dari Kepala Negara,” ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/4).
BACA JUGA: Kelakar Jokowi: Jajaran Pembantunya Sekarang Seperti Kabinet Himpunan Pengusaha
Dia mengatakan jika reshuffle ini benar dilaksanakan dalam waktu dekat, maka kepentingan yang harus mampu dijabarkan oleh Presiden Jokowi adalah ruang dan porsi pembangunan yang ingin dicapai.
Jadi, senator asal Bengkulu itu mengatakan, semua landasannya harus berorientasi terhadap kemajuan kinerja seluruh lembaga pemerintahan.
BACA JUGA: Sepertinya Ada Upaya Mengadu Antarmenteri di Kabinet Jokowi Lewat Kisruh Partai Demokrat
Menurut dia, ada dua hal yang harus diturunkan menjadi level indikator agar semua bisa benar-benar terukur. Pertama, kinerja dari seorang menteri dalam penguasaan masalah di lembaga yang dipimpinnya.
Kedua, dari segi akseptabilitas atau penerimaan publik terhadap para menteri dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
"Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun di periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi kami melihat ada beberapa sektor yang dirasakan memiliki perubahan secara signifikan, khusus terhadap pembangunan di sektor ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih,” paparnya.
Menurutnya, hal ini dapat dinilai bagaimana kabinet yang dibentuk bekerja melalui skema kebijakan yang dihasilkan untuk mengatasi situasi atau kontraksi ekonomi dalam tekanan pandemi.
Kemudian, bagaimana kerja-kerja dari penegak hukum yang sudah menunjukkan taring dalam penanganan kasus-kasus besar.
Selain itu, lanjut dia, dalam reshuffle kali ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh presiden terkait pertimbangan politik.
Yakni, antara kepentingan publik dan kebutuhan stabilitas politik harus tercipta secara konvergensif agar kabinet dapat menghimpun secara kolektif untuk mengagregasi pembangunan di seluruh sektor.
Menurut dia, posisi dilematis adalah ketika kepentingan publik berhadapan kepentingan politik. Namun, lanjut Sultan, di sinilah ujian dalam sikap kenegarawanan.
Presiden Jokowi, katanya, harus mampu memilah dan menemukan formulasi kontruksi yang dapat menciptakan kondusivitas iklim politik (baik eksekutif maupun legislatif) di dalam koalisi.
“Secara bersamaan tetap dalam orientasi kepentingan publik untuk meletakkan orang yang benar di tempat yang tepat dalam fungsi menjalankan visi pembangunan negara,” ujarnya.
Lebih jauh Sultan mengatakan beban utama presiden bersama wakil presiden saat ini adalah membuktikan kepada rakyat untuk dapat memenuhi janji politiknya.
Jadi, Sultan sangat berharap bahwa reshuffle harus dijauhkan hanya dari semangat (akomodatif) penebusan utang politik saja, tetapi objektivitas terhadap nama yang berkompeten tetaplah harus menjadi indikator yang utama. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy