BACA JUGA: PNS Ancam Mogok, Bupati Balas Ancam
Mereka menilai, menaikan TDL sebagai bentuk ketidakbijakan pemerintah dalam mengelola energi negaraBACA JUGA: Kebakaran, Balita Terpanggang dalam Ayunan
Padahal, masyarakat menengah ke bawah, pelaku industri kecil dan menengahlah yang akan menanggung dampak kenaikan TDL"Kebijakan ini ironis, di tengah melimpahnya sumber daya alam Indonesia
BACA JUGA: Berobat Gratis Bagi Korban Kekerasan Gender
Kebijakan diambil tidak transparan dan tidak adanya koordinasi antara kementerian ESDM, BUMN, dan PLN," ungkap presiden KM ITB, Herry Darmawan, di sela aksi bersama puluhan mahasiswa lainnya yang sebagian mengenakan jas almamater ITB warna hijau tuaIa membeberkan, berdasarkan RAPBN 2010 biaya pokok penyediaan listrik Rp144,35 triliunTingkat pendapatan yang dibutuhkan Rp155,90 triliunSedangkan pendapatan dari penjualan listrik Rp95,8 triliunSehingga, perlu Rp60 triliun untuk menutupi kekurangan biaya trsebutLalu alokasi APBN perubahan 2010 hanya Rp55,15 triliun. "Jadi biaya belum tertutupi jika hanya mengandalkan alokasi APBN," terangnyaNamun, kata Herry, sebenarnya permasalahan PLN adalah tingginya biaya produksi listrik akibat menggunakan BBM yang mencapai 30 persen
Padalah disebutkan rencana pemerintah 2010, sumber energi BBM untuk pembuatan listrik PLN seharusnya hanya 19 persen"Seharusnya penggunaan BBM diganti dengan sumber energi lain yang lebih murah seperti gas dan batubara," sebutnyaTerlebih, saat ini PLN punya sistem dual firing dengan kapasitas 6500 MWMenurut Herry, jika dual firing dioptimalkan dengan menambah pasokan gas, akan menghemat 72,5 triliun pertahun dibandingkan dengan menggunakan BBM"Maka produksi gas dalam negeri harus diprioritaskan terutama untuk sumber energi listrik," tandasnyaKM ITB juga menuntut perbaikan birokrasi PLN, pengelolaan listrik, dan kebocoran listrik mencapai 9 persen (pada 2009)(men)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Mengamuk, Mobil Operasional Buser Polres HSU Dibakar
Redaktur : Tim Redaksi