jpnn.com, MAROS - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Sulawesi.
Kegiatan itu melibatkan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan jajaran Pemda Prov.
BACA JUGA: Kementan Sebut Vaksinasi PMK Terbukti Efektif Tingkatkan Kekebalan Tubuh Hewan
Irjen Kementan, Jan Maringka mengatakan penanganan PMK harus berjalan bersama.
Hal itu agar lebih efektif dan sesuai dengan prosedur yang ada seperti membatasi pergerakan dari kandang ke kandang dan memperketat keluar masuk lalu lintas hewan lintas kota lintas provinsi
BACA JUGA: Awasi Program Pertanian dan Peternakan di Buton, Itjen Kementan Libatkan Polri Hingga TNI
Terkait hal ini, Jan Maringka telah menugaskan para Inspektur untuk turun langsung memantau dan mengendalikan wabah PMK secara efisien agar mematuhi SOP yang ada di wilayah Sulawesi mulai dari ujung utara sampai selatan
"Kami monitoring secara langsung dan mengevaluasi semua Posko di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo," ujarnya dalam Kegiatan Monitoring dan Evalusi Penanganan PMK se-Sulawesi yang bertempat di Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros.
BACA JUGA: Selamat, Kementan Raih Opini WTP 6 Tahun Berturut–Turut
Sementara itu, berdasarkan data perkembangan kasus PMK pada 17 Juli 2022, terdapat 10 kabupaten di Provinsi Sulsel yang tertular PMK.
Adapun kabupaten itu antara lain ternak sakit 558 ekor, potong bersyarat 14 ekor, mati 10 ekor, sembuh 53 ekor, dan sisa kasus 481.
Sementara itu ternak yang sudah divaksinasi 781 ekor.
"Kebijakan Bapak Menteri Pertanian SYL untuk mencegah SENAKIN meluasnya wabah PMK melalui pemotongan bersyarat, pemberian vaksin kepada hewan rentan PMK, pengobatan, biosecurity dan pembatasan lalulintas ternak," katanya.
Dia berharap, kebijakan ini mampu mengurangi penyebaran PMK di antara sesama peternak, sehingga mereka bisa memperkecil resiko kerugian meluas akibat kematian hewan ternak.
Selain itu, kegiatan itu juga diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam penanganan PMK di Pulau Sulawesi dan meningkatkan kewaspadaan bersama terhadap penyakit PMK.
Karena itu, kata Jan, masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan karena wabah bisa menyebar secara cepat melalui arus transportasi daging dan ternak terinfeksi serta melalui udara (airborne).
"Kedua pengendaliannya sulit dan kompleks karena membutuhkan biaya vaksinasi yang sangat besar serta pengawasan lalu lintas yang ketat" ujarnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Pastikan Sagu dan Kelapa Terus Dikembangkan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian