jpnn.com, GARUT - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdampak pada alokasi anggaran yang ditanggung pemerintah daerah.
Pemkab Garut, Jabar, misalnya, harus mengalokasikan anggaran untuk penyesuaian kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
BACA JUGA: 53 Ribu Lebih Peserta BPJS Kesehatan di Jember Dinonaktifkan
"Kami tidak keberatan, cuma mungkin untuk mandiri ini ya yang harus diperhatikan," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Minggu (3/11).
Dijelaskan, Pemkab Garut memiliki program penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin dengan besaran biaya iurannya mencapai Rp35 miliar.
BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Ketahui Daftar Penyakit Yang Ditanggung
"Penerima bantuan iuran dari pemda itu kami naikkan jadi Rp35 miliar," kata Rudy.
Bupati mengakui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kemungkinan dikeluhkan masyarakat yang ikut program BPJS Kesehatan secara mandiri.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Perinciannya
Menurut Rudy, perusahaan akan merasa keberatan karena harus mengeluarkan dana lebih besar untuk menanggung BPJS Kesehatan pegawainya.
"Yang keluhan itu mungkin dari perusahaan-perusahaan, perusahaan yang harus mempunyai kewajiban membayar BPJS-nya mereka (pegawai)," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo