jpnn.com, JAKARTA - Larangan bertransaksi melalui TikTok Shop dan social commerce lainnya disambut baik dari kalangan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi).
Oleh karena itu, IWAPI mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM segera membuat dan merespikan regulasi tersebut.
BACA JUGA: Bukan Karena TikTok, Pedagang di Tanah Abang Sepi Pengunjung Lantaran Ogah Jualan ke Online?
Seperti diketahui, baru-baru ini Presiden Jokowi memimpin langsung rapat terbatas dengan kementerian terkait polemik TikTok Shop tersebut.
Hadir dalam rapat itu, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
BACA JUGA: TikTok Shop Dilarang, Pedagang Tanah Abang Bersiap Menyambut Kebangkitan
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan terdapat empat poin dalam pembahasan terbatas tersebut.
Yakni, pengaturan investasi platdform digital, pengetatan importisasi consumer goods lewat jalur crossborder atau impor biasa, pengaturan perdagangan yang adil antara offline dan online, serta digitalisasi industri untuk meningkatkan daya saing produk domestik.
BACA JUGA: Pemerintah Sebaiknya Jangan Larang TikTok Shop, Tetapi Kenakan Pajak
Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi mengatakan pihaknya menyambut baik adanya regulasi atau aturan baru pemerintah tersebut.
Dia mengaku transaksi atau jual beli langsung di social commerse tersebut amat berdampak bagi pelaku UMKM, khususnya bagi pengusaha wanita yang tergabung dalam IWAPI.
"Kami memiliki lebih dari 34 ribu anggota, mereka semua pengusaha atau pelaku UMKM perempuan sebagian besar anggota kami menggeluti usaha fashion. Dan sebagian besar mengamini bila tren jualan melalui sosial media ini sangat berdampak bagi penjualan mereka," ungkap Nita Yudi.
Menurutnya, IWAPI tidak antidigitalisasi, justru pihaknya sudah menggaungkan Iwapi Go digital sejak 2016, bentuk kerjasama pun sudah dilakukan dengan e-comerse, maupun media sosial seperti Facebook untuk memasarkan produk-produk UMKM anggota Iwapi.
Namun yang dikeluhkan anggota IWAPI belakangan ini adalah, fenomenal barang-barang impor yang masuk sangat liar.
Barang impor tersebut bahkan ada yang bekas yang memiliki brand ternama, tetapi dijual murah di e-commerce dan media sosial.
"Saya juga melihat pelaku impor dan penyedia barang ini jeli melihat algoritma pasar yang terjadi di dalam negeri sangat mematikan UMKM dalam negeri, misalkan di indonesia ini sedang trend fashion apa, kita ambil contoh saat perayaan Idulfitri tentunya masyarakat akan memburu baju muslim. Inilah kesempatan bagi pelaku importir untuk impor baju muslim dari luar, dan baju tersebut di jual sangat murah,"katanya.
Nita Yudi mengaku pernah memeriksa harga jilbab impor dijual dari harga Rp6 ribu sampai dengan 15 ribuan, sedangkan produk asli UMKM dalam negeri tidak ada yang menjual harga semurah itu. Tentunya fenomenal itulah yang sangat membunuh UMKM dalam negeri.
Maka itu, para pelaku UMKM ini terutama bagi mereka yang terdampak, memerlukan kepastian aturan agar tercipta rasa keadilan dalam berjualan hasil produk mereka.
"Kami ingin segera regulasi tersebut dijalankan. Agar tercipta keadilan dalam dunia perdagangan domestik," pungkasnya. (flo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Natalia