jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR M Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah cepat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengeluarkan emergency use authorization (EUA) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan sertifikasi halal vaksin Covid-19 Sinovac.
Pemberian izin ini dikeluarkan tepat dua hari menjelang rencana dimulainya vaksinasi nasional.
BACA JUGA: Final, MUI Restui Penggunaan Vaksin Covid-19 Sinovac
“Kami apresiasi langkah cepat dan jujur dari BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac," kata Azis, Senin (11/1).
Menurut Azis, dengan hasil analisis uji klinis di Bandung yang menunjukkan efikasi vaksin Sinovac 65,3 persen, maka itu sudah sesuai dengan persyaratan World Health Organization (WHO).
BACA JUGA: BPOM Keluarkan Izin Penggunaan Vaksin Covid-19 Sinovac, Berikut Pertimbangannya
"Persyaratan WHO adalah di atas 50 persen. Efek samping yang selama ini tercatat adalah ringan-sedang dan bisa kembali pulih. Sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang di rencanakan. Bismillah, semoga bermanfaat bagi bangsa," ucap Azis.
Menurut Azis, tidak mudah mempersiapkan izin untuk hal krusial seperti ini.
BACA JUGA: Begini Penjelasan Azis Syamsuddin soal Surat Presiden tentang Calon Kapolri
Karena itu, kata Azis, BPOM yang sudah bekerja keras dalam waktu singkat dalam melakukan penelitian secara saksama perlu diapresiasi.
"Meskipun demikian, DPR akan mengawasi proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan, itu mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait, maupun pemerintah daerah (pemda) dalam merealisasikan kelancaran program vaksinasi Covid-19.
“Kami berharap agar Kementerian Kesehatan pro aktif dalam mengawal agar standar mutu, SOP dan koordinasi dengan pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan," katanya.
Menurut Azis, kualitas vaksin harus dijaga. Edukasi kepada tenaga medis perlu ditingkatkan. "Supaya dapat mengedukasi kembali masyarakat saat disuntik," paparnya.
Terkait KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi, Azis mendesak agar kementarian tidak lamban menjelaskan kepada masyarakat.
Dia menegaskan hal ini dirasa perlu dalam membentuk keyakinan dan kesiapan mental masyarakat.
Menurut dia, hal ini juga berlaku baik untuk vaksin Sinovac maupun merek lain nantinya.
“Namanya juga situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan, maka koordinasi antara kementeriaan dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat," katanya.
Menurut dia, hal ini sangat wajar, dan perlu kreativitas ekstra dalam menyosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya.
"Kelak saat vaksin merek lain pun sudah ada, hal sama perlu dilakukan," pungkas Azis. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy