Jabatan Ganda Picu Korupsi

JAKARTA - Pemimpin negara hingga tingkat daerah diminta untuk berani melepas jabatan sebagai ketua maupun pengurus partai politikSebab, loyalitas ganda tidak akan membuat pemerintahan berjalan efektif

BACA JUGA: Proyek E-KTP Diragukan Tuntas 2012

"Kepala negara, kepala daerah mulai gubernur hingga bupati, banyak merangkap ketua parpolSehingga terjadi loyalitas ganda

BACA JUGA: Muhaimin Anggap Ujian Kecil

Kebijaknnya patut dipertanyakan, apa bukan tebang pilih dalam penegakan hukum?" kata Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, Sabtu (17/9), di Jakarta.

Dia menegaskan, penegakan hukum masih tebang pilihBangsa ini menurut Wiranto, kedodoran dalam masalah hukum

BACA JUGA: Harta Melonjak, KPK Jajaki Periksa Angie Lagi

Wiranto menjelaskan, bukan rahasia lagi bahwasanya pejabat bermasalah mendapat proteksi partai besar"Itu menandakan penegakan hukum masih dapat perlindunhan dari pejabat negara," katanya

Harusnya, tegas Wiranto, presiden, gubernur, bupati tidak usah mengurus apalagi menjadi pimpinan parpol"Fokus pada pengabdian kepada rakyat yang memilihnya, yang memberi mandat kepadanya," kata mantan Panglima TNI itu

Apakah presiden, gubernur, bupati berani melepaskan jabatannya di parpol? "Tidak berani," ucap Wiranto

Diakuinya pula, mengurus parpol memang membutuhkan biaya besar"Dan itu mendorong terjadinya korupsi kalau pengurus parpol itu," katanya lagi

Akibatnya, bangsa ini sudah mengalami degradasi moral yang parah, kronis dan mewabahTanpa upaya sungguh-sungguh untuk mengatasinya, Wiranto khawatir bangsa ini akan kehilangan jati dirinya"Kondisi bangsa ini tidak semakin baik," jelasnya(Boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Minta Tidak Paksa SBY