Jadi Beban Anggaran, PNS Disarankan Pensiun Dini

Kemenkeu Siap Jadi Piloct Project

Selasa, 28 Juni 2011 – 15:37 WIB

JAKARTA — Kementrian Keuangan menjadi proyek percontohan (piloct project) untuk mencanangkan pensiun dini kalangan PNS di lingkungan kerjanyaTujuan dari program ini, agar PNS yang tidak produktif lagi memilih untuk pensiun sehingga tidak terlalu membebani anggaran.

Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati mengatakan hampir 70 persen anggaran di daerah saat ini ada yang hanya untuk menggaji pegawai mereka saja

BACA JUGA: Soal Haji, Indonesia Harus Mencontoh Malaysia

Padahal tidak semua PNS bekerja yang maksimal
Karena itu akan ada system performance based yang akan menilai, kalangan mana saja yang harus segera mengambil pensiun dini.

‘’Daripada menjadi pengangguran tersembunyi, lebih baik mengambil pensiun dini

BACA JUGA: Mahfud Minta Arsyad Buktikan di Panja

Dengan begitu ada pilihan mendapatkan penggantian yang tepat
Reviewnya nanti ada di Kementrian PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara)

BACA JUGA: Panji Gumilang Tidak Tersinggung Disebut NII

Tapi bagi kita ini menjadi bagian dari solus karena jumlah PNS daerah yang besar sekali,’’ jelas Any pada wartawan di Jakarta, Selasa (28/6).

Langkah inipun akan coba dilakukan di Kementrian Keuangan sebagai piloct projectKarena banyak pekerjaan yang saat ini bisa dilakukan tanpa menggunakan SDMReformasi birokrasi di Kemenkeu, nantinya akan coba ditularkan hingga ke daerah-daerah.

‘’Kita akan coba lakukan pemberdayaan ke daerahKalau memang ada yang tidak bisa diapa-apakan lagi maka kita bisa bicara dengan daerahIntinya Kemenkeu melakukan itu demi kepentingan reformasi birokrasi,’’ tegas Any.

Any belum bisa memastikan kapan rencana ujicoba program pensiun dini diberlakukanTermasuk pula rencana moratorium penerimaan PNS karena kewenangan ada di KemenPAN-RB‘’Ini kan baru isunyaMeski baru isu kalau sudah dibicarakan begini paling tidak orang akan berpikir untuk bekerja lebih baik lagiKalau memang isu saja bisa membawa dampak lebih baik, tidak ada salahnya kan?,’’ kata Any.

Selain itu Kemenkeu juga akan turun ke daerah-daerah pemekaran guna melakukan evaluasi totalKhusus bagi daerah yang dinilai gagal sesuai tujuan otonomi daerah, akan diarahkan untuk melakukan penggabungan lagi dengan daerah induk‘’Kita tidak akan memaksa tapi membuat orang berpikir, ternyata lebih baik bergabungKarena dua menjadi satu akan lebih kuat,’’ kata Any(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Arsyad Mengaku Kenal Dewi Sejak Kecil


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler