jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden pendamping Calon Presiden Ganjar Pranowo.
Mahfud pun menyampaikan pesan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kemenko polhukam setelah dia ditetapkan sebagai cawapres.
BACA JUGA: Ini 3 Prestasi Mahfud MD dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Mahfud saat memberi arahan dalam apel pagi di kantornya meminta pejabat dan pegawai di lingkungan kemenko polhukam untuk netral dan tidak terlibat politik praktis.
“Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi calon wakil presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tetapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” pesan Mahfud dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (20/10).
BACA JUGA: Ganjar-Mahfud, Dwitunggal Lahirnya Ratu Adil
Mahfud mengatakan bahwa Pilpres 2024 merupakan urusan dirinya secara pribadi, bukan sebagai menko polhukam.
Oleh karena itu, Mahfud meminta pegawai di kementerian itu agar tidak teribat dalam urusan dukung mendukung terhadap dirinya.
BACA JUGA: Bisa Jadi Prabowo Kebingungan setelah Ganjar-Mahfud Berpasangan
“Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung menko polhukam atau menolak menko polhukam, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan menko polhukam,” ungkapnya.
Lebih lanjut Mahfud meminta seluruh pejabat maupun pegawai di kemenko polhukam untuk melanjutkan kinerja baik yang selama ini sudah dilakukan.
“Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu berjalan netral,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, politik yang harus dikembangkan insan kemenko polhukam adalah aspiratif, kebangsaan, dan ideologis agar ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol menko polhukam. Politik kita, politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor,” imbuhnya.
Pesan tersebut, sambung Mahfud, tidak hanya untuk saat pemilu presiden dan wakil presiden, melainkan untuk pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah.
“Jangan sampai nanti berita ‘Oh menko polhukam, kemenko polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah,” kata Mahfud. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi