jpnn.com - JAKARTA - Bekas Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, seorang aktivis yang masuk dalam lingkaran kekuasan atau menjadi pejabat harus siap diaudit oleh teman-temannya sesama aktivis. Termasuklah dari kalangan aktivisi ProDem, yang menjadi pejabat.
"Harusnya para aktivis ProDem yang masuk dalam lingkaran kekuasaan harus mau diaudit tiap tahun. Setiap tahun lu ngapain aja sih? Saya lahir dari aktivis. Siapapun yang jadi pejabat, suruh di udit oleh teman-teman untuk saling mengkritik," kata Jumhur saat diskusi publik dan halal bihalal bertajuk "Apa 'Mandat' yang Dilakukan Aktivis ProDEM ketika Berkuasa?", di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
BACA JUGA: Kuasa Hukum KPU Sebut Tudingan Prabowo-Hatta Tidak Bersifat Masif
Ia mengatakan, para aktivis dan rakyat sudah berhasil memperjuangkan kebebasan berpendapat dan sejajar tanpa intimidasi dalam dunia politik saat rezim orde. Kini, perjuangan para aktivis berubah pola sesuai dengan demokrasi yang telah terbangun
"Aktivis itu pro kepada kesejahteraan rakyat, sebab zaman orde baru sudah dilakukan penerobosan dalam dunia politik," ujarnya.
BACA JUGA: MPR Ingin Tuntaskan Tatib Sebelum Purnatugas
Sedangkan Ketua Senator ProDem, Ruswandi menegaskan bahwa organisaninya akan mengawal dan memberikan masukan-masukan serta mengkritisi pemerintahan nanti.
"ProDem meminta kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nantinya untuk bersungguh-sungguh memberantas pemburu rente dan orang rakus dalam pemerintahannya," katanya dalam diskusi yang sama.
BACA JUGA: Ada Pengusaha Bersimpati Bantu Anas Menangi Kongres PD
Dia mengingatkan, pemerintah dan petinggi republik yang lalu, selalu mengulangi kesalahan-kesalahan terdahulu. Khususnya tentang impor pangan dan bahan bakar minyak.
Di lain pihak, ia melanjutkan, setiap rezim selalu mengeluh tentang beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sektor-sektor menanggulangi impor yang dijadikan tameng.
"Untuk itu Jokowi-JK harus mencangkan kedaulatan pangan di Indonesia, mencari energi alternatif," pungkasnya.
Sementara itu, Jumhur bercerita saat menjabat Kepala BNP2TKI persoalan yang dihadapinya sangat berat. Sebab, lanjut dia, yang diurus adalah puluhan ribu Tenaga Kerja Indonesia, bukan hanya orang perorang saja.
Diakuinya, setiap tahun ada 60 ribu TKI pulang bermasalah. Namun, kata dia, BNP2TKI terus berupaya melakukan perbaikan hingga angka tersebut menurun. Dia memprediksi, pada 2014 ini hanya ada enam ribu kasus TKI.
Selain itu, Jumhur mengklaim sebagai satu-satunya pejabat yang berani menaikkan upah TKI pada 2007 lalu. "Soal upah TKI pada tahun 2007, Anda bisa cek. Saya adalah satu-satunya pejabat yang berani menaikkan upah TKI," jelasnya.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa untuk menaikkan upah itu bukan perkara mudah. Dalam memperjuangkan upah, ia harus berdebat panjang dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Akhirnya disepakati antara kita (Indonesia) dan Arab Saudi ada kenaikan 30 persen upah TKI. Dan hari ini 100 persen naik," ungkapnya.
Jumhur juga mengatakan bahwa Indonesia masih abai dalam pengawasan masalah perdagangan manusia.
Menurutnya, salah satu pemicu maraknya perdagangan manusia tersebut karena dokumen diurus secara manual. Dia menegaskan, dari mulai desa hingga luar negeri, dokumen hancur-hancuran.
"Kalau kita periksa calo-calo itu pasti mereka bawa stempel (cap) kepala desa, camat dan pejabat lainnya. Itu dibawa kemana-kemana di tasnya. Karena ini proses manual akhirnya seperti itu," kata dia. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jebloskan Mantan Hakim Pengadilan Tipikor Bandung ke Tahanan
Redaktur : Tim Redaksi