JAKARTA -Banjir Jakarta yang sudah menjadi rutinitas setiap tahun masih akan terjadi jika pemerintah pusat tidak segera turun tanganHal itu mengingat, usaha Pemprov DKI yang selama ini telah dilakukan sudah cukup maksimal
BACA JUGA: Satpol PP Belum Bongkar Tiga Mojang
Namun, masih banyak hal yang harus segera diselesaikanBACA JUGA: Wabah DBD, Tiga Tewas di Depok
Akibatnya, penanganan banjir tak kunjung beres.Apalagi, masalah banjir masuk lintas wilayah
BACA JUGA: Honorer RS Koja Tuntut Tunjangan
“Banjir ini masalah nasionalTidak bisa pusat hanya berpangku tangan mengandalkan DKIKalau banjir, yang rugi bukan hanya warga Jakarta, perekonomian nasional juga terganggu,” Wakil Ketua DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto.
Seperti Waduk Ciawi, lantaran berada di luar DKI, pemerintah pusat yang harus turun tanganBegitu juga waduk-waduk lain yang berada di daerah penyanggaSelain itu, pemerintah pusat juga harus ikut secara aktif mengontrol dan mengoordinasi seluruh daerah Jabodetabek dalam mengatasi banjirSeperti kebijakan yang dikeluarkan masing-masing daerah harus dipastikan tidak berdampak buruk bagi lingkunganPenebangan pohon, pembangunanm vila di Puncak dan bangunan di kawasan hulu lainnya harus dihentikan.
Dalam hal pembangunan waduk misalnyaData dari Dinas Pekerjaan Umum DKI menyebutkan, DKI membutuhkan paling tidak 47 waduk untuk bisa menghadang banjirSementara saat ini, DKI baru memiliki 32 wadukWaduk yang harus dibangun tidak hanya di hilir, tapi juga di hulu“Selain membangun waduk, revitalisasi situ juga kami lakukanYang sudah ditangani ada 26 situSeperti Situ BabakanAda tambahan 16 hektareLahan sudah dibebaskanAda juga Situ Mangga Bolong serta Situ Rawa Dongkel,” terang Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU DKI Fahrurrozi.
Pembangunan waduk yang masih tersisa sebanyak 15 lokasi memang tengah diprosesNamun, DKI tidak bisa membangun secara instan lantaran butuh biaya besarSelain untuk pembebasan lahan, juga untuk pembangunan sarana infrastruktur
Sambil menunggu pembangunan waduk yang direncanakan selesai, Pemprov telah mengupayakan kerjasama pembangunan Waduk Ciawi dengan Pemprov Jawa BaratSedangkan terhadap waduk yang ada dilakukan normalisasiSeperti normalisasi Waduk Pluit, Penjaringan sepanjang 1,8 kmWaduk tersebut saat ini menyempit lantaran ditutup tiang-tiang rumah wargaSehingga harus diperlebar menjadi lima hingga enam meter.
Kemudian juga dilakukan pengerukan dan normalisasi Danau Sunter, Papanggo, Tanjung PriokHal yang sama juga dilakukan terhadap 105 titik saluran di wilayah Jakarta UtaraDalam jangka panjang, yang perlu dibereskan bagaimana membangun polder di daerah cekungan
Saat ini, Pemprov DKI telah mempunyai 33 polder yang sudah beroperasiDiantaranya Polder Rawa Buaya, Cengkareng, Muara Angke, Sunter Selatan, Jati Pulo dan PluitNamun keberadaan 33 polder itu dirasakan belum mencukupi dalam menangani banjir di JakartaSehingga, dalam rencana jangka panjang pembangunan daerah DKI, direncanakan akan dibangun 15 polder secara bertahap“Masih ada 15 polder yang akan dibangun di jakartaKarena itu, sarana dan prasarana banjir belum cukup kalau 15 polder ini belum dibangun,” kata Wakil Gubernur DKI Prijanto.
Di antara 15 polder yang harus dibangun tersebut, Kapuk Poglar dengan daerah layanan (catchment area seluas 550 hektare), Jelambar Timur (100 hektare), Sunter Timur IB Utara (600 hektare), Sunter II KBN (600 hektare), Sunter Timur II Kebantenan (528 hektare), Perum Walikota (90 hektare), Marunda (2.240 hektare), Tanjungan/Tegal Alur (390 hektare), Kapuk Muara 1,2 dan 3 (220 hektare), Penjaringan Junction (200 hektare), Kedoya Green Garden (260 hektare), Duri Kepa (80 hektare), Kali Deres (950 hektare), Sunter Timur II Pertukangan Cakung (288 hektare) serta Komplek Dewa Kembar (140 hektare)Anggaran yang akan dialokasikan untuk membantun 15 polder ini sebesar Rp 4 triliun yang secara bertahap akan dianggarkan dalam APBD DKI setiap tahunnya.(aak/aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Ancam Demo Sekda
Redaktur : Tim Redaksi