jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah melalui dinas pangan baik di provinsi maupun kabupaten/kota secara masif melakukan bazar pangan murah (BPM) bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga agar inflasi tetap stabil dan terkendali.
Berdasarkan pantauan di beberapa provinsi, seperti Jabar, Jateng, DIY, Banten, NTB, Kalbar, Kalteng, Aceh, Kepri, Riau, Sumsel, Sulsel, Sulbar, Malut, BPM ini sudah dilaksanakan sejak awal Agustus 2022 hingga saat ini.
BACA JUGA: Timsus Polri Sudah Mencium Gelagat Mencurigakan Kuat Maruf
BPM dilaksanakan dinas pangan bersama stakeholder terkait antara lain Bank Indonesia, Perum Bulog, ID Food, BUMD Pangan, Gapoktan, Petani dan lainnya.
Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan langkah aksi seperti BPM sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan yang murah dengan kualitas yang baik.
BACA JUGA: Konon Putri Candrawathi Tidur di Sofa, Brigadir J Datang dan Membopong ke Kamar
“Aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau di tengah ancaman krisis pangan seperti diingatkan Bapak Presiden Jokowi sangat penting agar situasi gejolak pangan tidak terjadi dan berdampak buruk terhadap ketahanan pangan kita,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/08).
Ditambahkannya, pemerintah terus mengupayakan agar pangan tidak mengalami inflasi melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan. Hal ini mengingat inflasi pangan berkontribusi besar terhadap tekanan inflasi nasional.
BACA JUGA: Badan Pangan Nasional Siapkan Penguatan Tata Kelola Jagung
Untuk itu, NFA melakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, memfasilitasi pelaksanaan BPM, dan penguatan infrasturktur pangan.
“Selain itu, kita juga mengupayakan keseimbangan harga salah satunya dengan mereview harga acuan pemerintah untuk beberapa komoditas pangan pokok yang berkontribusi besar terhadap dinamika inflasi,” ujarnya.
Arief juga mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah dan dinas pangan, BUMN Pangan, akademisi, asosiasi hingga pelaku usaha pangan untuk secara bersama-sama menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. (rhs/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti