Jajaran Menteri Tak Terima Disebut Berbohong

JAKARTA - Jajaran pemerintahan SBY-Boediono, agaknya saat ini tengah meradangTerutam di jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yang tidak terima dituding berbohong dalam memaparkan pencapaian kinerja pemerintahan selama tahun 2010

BACA JUGA: Kuorum Hak Menyatakan Pendapat 2/3 DPR

Bahkan, khusus untuk menanggapi salah satu editorial di sebuah media massa nasional ini, para menteri sampai harus menggelar konferensi pers khusus - tak cuma memberikan hak jawab mereka.

Dipimpin oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Rabu (12/1), di Istana Merdeka Jakarta, didampingi Menko bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, para menteri ini mengaku gerah dengan sebutan pembohong yang dialamatkan kepada pemerintah"Kalau disebutkan pemerintah masih belum berhasil, masih gagal, kami masih bisa terima

BACA JUGA: Gayus Tersangka Pemalsuan Paspor

Tapi kalau disebut berbohong, itu menyangkut integritas pemerintah, mulai dari Presiden, menteri sampai camatIni menyangkut kehormatan seseorang," tegas Djoko.

Padahal katanya, Presiden SBY sendiri di awal tahun 2011, sudah menyampaikan 10 capaian sesuai data dan fakta dari seluruh kementerian dan lembaga

BACA JUGA: Pengamat: Jaminan Sosial Juga untuk WNA

Sebaliknya, SBY pun menyampaikan 10 hal yang dirasa masih belum berhasil dicapaiSemua informasi yang disampaikan Presiden itu, begitu pula (oleh) para menteri, disebutkan berasal dari data yang valid dan tidak ada unsur kebohongan pada publik.

"Apa yang disampaikan (itu), tidak ada yang bohong, karena didukung oleh data dan fakta yang dihimpun oleh menteri terkaitJadi, apabila tidak sama pendapatnya atau memiliki pendapat lain terhadap data tersebut, tidak boleh menuduh pejabat tersebut berbohong," kata Djoko lagi.

Djoko pun mengatakan, bila ada pihak-pihak yang memang memiliki data lainnya yang berbeda dengan data pemerintah, maka harusnya langsung membuka ruang publik untuk saling debat terbukaPara menteri KIB II pun menurutnya, siap untuk melakukan debat terbuka soal data yang dipaparkan kepada publik beberapa waktu lalu.

"Pemerintah dengan senang hati (siap) untuk beradu argumenSebutan berbohong itu harus diluruskan, karena terdengar risih dan menyangkut kredibilitas seseorangKepada pihak-pihak yang punya data tandingan, kenapa tidak beradu argumen sajaPara menteri siap untuk perang data," tegasnya.

Namun, Djoko membantah bila konferensi pers untuk meluruskan kebohongan kali ini tersebut, datang dari kekecewaan Presiden SBYDikatakannya, kekecewaan ini justru datang dari jajaran menteri, yang merasa sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan baik.

"Ini bukan dari Presiden, tapi dari para menteriPemerintahan itu sudah baik dan benar datanya semuaStatement yang mengatakan pemerintahan SBY berbohong, itu yang harus dicerna lebih baik lagiKita tidak pernah berbohongKita bisa debat bersama soal data-data itu," ulang Djoko menegaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta RajasaDikatakannya, semua data yang disampaikan jajaran kementeriannya tentang pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan kondisi riil ekonomi makro Indonesia saat ini, sudah sesuai (dengan) data dari lembaga yang berintegritas.

"Semua datanya dari BPSJadi, sedih sekali kalau dibilang kita berbohongPadahal kalau wartawan mau menemui saya, dipojok mana pun dan kapan pun, saya layaniSemuanya itu berdasarkan data, dan kita mengakui memang masih ada yang belum tercapaiTapi kita kan masih bekerja sebaik mungkin untuk itu semua," tegas Hatta(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Denny Minta Tak Persoalkan Foto Gayus