CITA-cita direktur utama Pertamina yang baru dan cantik itu, Karen Agustiawan Galaila, antara lain ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia.
Mungkinkah?
Semua orang akan mengatakan "mungkin saja" atau "sangat mungkin" atau bahkan "harus bisa"Tapi, kalau ditanya apa dasarnya, paling hanya akan menyebutkan bahwa Indonesia ini negara besar yang sumber migasnya luar biasa
BACA JUGA: Wartawan Perjuangan yang Murni dalam Lima Tahun
Atau, "Petronas Malaysia saja yang dulu belajar ke Pertamina kini sudah mengalahkan gurunya itu dan sudah menjadi perusahaan kelas dunia"Semua bentuk kekalahan Pertamina itu umumnya hanya dipikulkan kepada manajemen yang dinilai lemah dan belum kelas dunia
BACA JUGA: Mengapa Banyak Koran Baru
Atau karena manajemennya yang sering diintervensi kekuatan politikPokok persoalannya sangat mendasar
BACA JUGA: Tionghoa Dewasa dalam 10 Tahun
Bahkan, berada di landasan negara yang paling dasar: UUD 45Khususnya pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatKalau tidak ingin mempersoalkan ayat itu, setidak-tidaknya ada masalah yang terletak pada penjelasan pasal 33 ayat (3) itu yang hanya menyebutkan bahwa pasal tersebut "Sudah cukup jelas".
Mungkin, ketika ekonomi global belum sehebat sekarang dan sistem akuntansi belum secanggih saat ini, bunyi pasal itu memang bisa saja "Sudah cukup jelas"Tapi, dalam konteks perekonomian global saat ini, apalagi kalau untuk menjadi yang kelas dunia, kita juga harus menerapkan sistem akuntansi internasionalMaka pasal itu sangat tidak jelas.
Orang politik akan mengatakan apanya lagi yang kurang jelasTapi, orang akuntansi akan secara tegas mengatakan pasal itu tidak bisa dipegangPadahal, untuk menjadi perusahaan kelas dunia, pengurusannya harus disesuaikan dengan "bahasa" akuntansi, bukan dengan bahasa politik.
Tegasnya, secara akuntansi kalau hanya dengan senjata kata "dikuasai" Pertamina tidak bisa memasukkan kekayaan alam itu di buku assetBahasa akuntansi menuntut kata yang jelas: dimiliki"Dikuasai" dan "dimiliki" secara politik kelihatannya tidak ada bedanya, tapi secara akuntansi kata "dikuasai" itu tidak ada artinya apa-apa.
Kami tidak cukup ahli untuk memahami asal-usul lahirnya kata "dikuasai" ituKami juga tidak cukup waktu untuk melakukan riset mengapa dan apa latar belakangnya bahwa para pendiri republik dulu memilih kata "dikuasai" (yang tidak ada artinya apa-apa dari sudut akuntansi) dan bukan memilih kata "dimiliki"Mungkinkah ini hanya karena para pendiri republik dan para anggota parlemen yang melakukan amandemen-amandemen UUD 45 berikutnya bukan orang akuntansi? Atau memang punya maksud tertentu -misalnya agar segera terjadi kompromi atas perdebatan krusial saat itu?
Apa pun latar belakangnya, kenyataannya sekarang bahwa kata "dikuasai" itu tidak ada nilainya apa-apa di mata akuntansiBahkan, secara politik juga menimbulkan kerawananYang pro privatisasi akan berkeras bahwa kata "dikuasai" tidak sama dengan dimilikiSedangkan yang antiprivatisasi akan mengatakan sebaliknyaSingkat cerita, kata "dikuasai" itu akan cenderung diterjemahkan sesuai dengan keinginan yang lagi berkuasa -dan itu tidak bisa disalahkan.
Apa hubungannya dengan Pertamina yang ingin menjadi perusahaan kelas dunia? Hubungan itu sangat erat, seperti eratnya hubungan nyawa dan jantung manusiaKalau soal "dikuasai" dan "dimiliki" ini bisa diperjelas, bukan saja Pertamina yang akan menjadi perusahaan kelas dunia, tapi juga Aneka Tambang, PN Gas, PLN, PTP, dan banyak lagiMereka akan sejajar dengan perusahaan sejenis yang ada di Malaysia, bahkan TiongkokPerusahaan Singapura akan dengan mudah dikalahkan.
Namun, penjelasan ini memang hanya akan dimengerti oleh orang-orang yang menekuni perusahaan dan mengerti akuntansiSayangnya, yang harus memutuskan "ya tidaknya" adalah politisiDi sini terjadilah kerumitan itu: yang mengerti tidak bisa memutuskan, yang memutuskan tidak bisa mengerti
Bahkan, kalau masalah ini bisa diselesaikan, bukan hanya perusahaan-perusahaan kita yang bisa menjadi perusahaan kelas duniaDampaknya lebih jauh lagi: apa yang diamanatkan UUD 45 itu bisa segera terlaksanaYakni, menggunakan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatSiapa tahu inilah jalan yang harus ditempuh agar pada 2030 nanti, Indonesia bisa menjadi negara terbesar kelima di dunia, sebagaimana yang sudah mulai diramalkan para ahli internasional.
Tegasnya, kata "dikuasai" dalam UUD 45 itu harus diperjelas maksudnyaMPR-lah yang bisa melakukannyaIni sejarah besar yang harus dibuatApakah kata "dikuasai" itu memang sengaja akan terus dipakai agar tetap tidak jelas, atau yang dimaksud "dikuasai" itu tidak lain adalah "dimiliki".
Memang terlalu berat untuk mengamandemen UUD 45 lagiSudah banyak yang alergiBahkan, jangan-jangan, kalau soal amandemen dibahas, banyak yang minta atret: kembali saja ke UUD 45 aslinya.
Karena itu, kami tidak mengusulkan amandemen UUD 45, tapi hanya mengusulkan perumusan baru penjelasan UUD 45 sajaDalam penjelasan UUD 45 yang mengatakan, "Sudah cukup jelas" itu perlu diperbaiki, atau diperjelas.
Ada dua hal yang harus diperjelas dari pasal iniPertama kata "negara"Kedua kata "dikuasai"Dalam penjelasan UUD 45 yang baru nanti sebaiknya dirinci apa yang dimaksud dengan "negara"Apakah BUMN? Atau kementerian? Atau siapa? Kalau BUMN, harus BUMN yang bagaimana? Yang sahamnya minimal 80 persen dimiliki negara? Atau lebih? Terserahlah MPR yang memutuskan, dengan mempertimbangkan aspek ketentuan akuntansinya.
Sedangkan kata "dikuasai" sebaiknya langsung diperjelas dengan penjelasan "yang dimaksud dikuasai adalah dimiliki".
Dengan kejelasan itu, secara akuntansi, perusahaan seperti Pertamina akan langsung berubahApalagi, kalau manajemennya sekelas Karen yang pasti mampu mendayagunakan "modal" baru dari UUD 45 yang penjelasannya diperbarui itu.
Kejelasan maksud pasal 33 tersebut menjadi sangat penting karena bukan hanya kita akan bisa menghindarkan salah tafsir, tapi juga bisa dipakai dengan nyata untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa dengan cara yang belum banyak dipikirkan orangBahkan, cara ini sekaligus bisa dipakai bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lainPada gilirannya, harkat dan martabat bangsa kita akan terangkat di duniaBukan saja kita bisa mengalahkan Petronas atau Singapore Petroleum Corporation, tapi kita juga bisa membuat harga diri seluruh rakyat kita meningkat.
Harga diri itulah yang belakangan dimiliki kaum Melayu di MalaysiaSetiap kali kami ke Malaysia, saya selalu bisa menangkap betapa rakyat di sana bangga akan negaranya -sambil meremehkan bangsa kitaSekarang kita memang sudah punya kebanggaan baru: demokrasiTapi, demokrasi harus tetap diisi dengan kesejahteraan.
Karena yang kami usulkan ini bukan amandemen tentang bagi-bagi atau rebutan kekuasaan, melainkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara langsung, mestinya tidak ada satu pihak atau satu partai pun yang keberatan.
*) Di samping sebagai chairman/CEO Jawa Pos Group, Dahlan Iskan adalah juga ketua Kadin Komite Tiongkok Jatim.
Di samping mengurus banyak sekali perusahaan, Peter FGontha adalah juga ketua Kadin Komite Amerika Serikat.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tionghoa, Dulu dan Sekarang (2-Habis)
Redaktur : Tim Redaksi