JAKARTA - Dugaan adanya oknum jaksa yang memeras kepala daerah (kada) tak bisa ditindaklanjuti lantaran data Komisi III DPR tidak validJaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Marwan Effendy balik menuding pengaduan kepala daerah tersebut hanya untuk menekan jaksa agar kasus-kasus mereka tidak diteruskan.
"Mereka tidak menyebutkan secara spesifik siapa saja oknum jaksa itu
BACA JUGA: Sekdaprov Bengkulu, Kalteng dan Sumbar Sudah Ditetapkan
Kami jadi tidak bisa menindaklanjutiKomisi, kata Marwan, hanya menyebutkan bahwa ada sejumlah bupati yang jadi "ATM" para jaksa
BACA JUGA: Pemekaran, Kemendagri Akui Tak Bisa Paksa DPR
Mereka kerap diperas agar tidak perkara mereka tidak diteruskanBACA JUGA: Mendagri Siapkan Tiga SK Penonaktifan
Saya kecewa karena kami sudah keluar energi dan dana untuk menelusurinya," katanya.Namun, menurut Marwan, informasi bahwa ada 70 bupati yang jadi ATM merupakan persoalan klasikSebab, bupati dan walikota sejatinya takut terhadap jaksa karena mereka memang terlibat dalam suatu kasus"Jadi para bupati itu membikin perlawanan terhadap jaksaMereka menuding jaksa sehingga jaksa kecil hati kemudian malas meneruskan perkara tersebut," katanya.
Apalagi, kata Marwan, pengawasan terhadap para jaksa nakal saat ini sedang ketat-ketatnyaSituasi itu dimanfaatkan para kepala daerah untuk menekan jaksa-jaksa yang mengurus kasus mereka"Jadi mereka dimanfaatkanSaya banyak mendapat laporan penanganan perkara, ternyata setelah saya selidiki tidak benar (adanya jaksa memeras)," katanya.
Mantan JAM Pidsus itu menuturkan adanya jaksa pemeras yang dilaporkan salah seorang anggota dewan di GorontaloSetelah diselidiki, ternyata anggota dewan itulah yang akan menjadi tersangka dalam suatu kasus"Dia membawa surat dari partainya bahwa tindakan Kepala Kejaksaan Negeri begini-begini, ternyata setelah kami kirim tim, saya cek, terbalik, dia itulah tersangkanya," katanya.
Anggota dewan itu, kata Marwan, memalsukan surat partai untuk menyakinkan bahwa tindakan itu didukung partaiPartai keberatan dengan surat tersebutApalagi, sejumlah saksi dari pimpinan daerah menegaskan bahwa keterangan anggota dewan itu tidak benar"Saya sekarang hati-hati untuk tidak terpancingKami akan selalu meneliti terlebih duluJangan sampai hasilnya nol," katanya(aga)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih Utamakan Karyawan Ketimbang Gedung Dewan
Redaktur : Tim Redaksi