jpnn.com, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bisa menjadi dasar pemberhentian terhadap 75 pegawai KPK, patut diapresiasi.
Menurut Jamiluddin, pernyataan Presiden Jokowi memberi harapan untuk mengembalikan kekuatan komisi antirasuah itu dalam memberantas korupsi.
BACA JUGA: Mungkin Novel Baswedan Cs Bisa Diarahkan Jadi PPPK
"Pernyataan Presiden Jokowi memberi sebersit harapan untuk mengembalikan kedigdayaan KPK dalam memberantas korupsi," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Senin (17/5) malam.
Mantan dekan IISIP Jakarta itu menilai kinerja KPK harus diawasi sehingga menjadi lembaga yang benar-benar mampu memberantas korupsi.
BACA JUGA: Novel Baswedan Cs Harus Ikhlas
"Harapan itu setidaknya dapat disematkan kepada 75 karyawan KPK yang dinilai tidak lolos TWK. Integritas mereka tak perlu diragukan dalam pemberantasan korupsi," ujar Jamiluddin.
Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu menyatakan, dengan tetap adanya Novel Baswedan dkk di lembaga pimpinan Firli Bahuri itu diharapkan mampu menjadi momok menakutkan kepada pihak yang gemar korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
BACA JUGA: Ratusan PNS dan PPPK Siap-siap Kena Sanksi, MenPAN-RB: Selidiki, Tindak Tegas!
"Novel Bawesdan dan kawan-kawan di KPK, diharapkan dapat memberi efek getar kepada pihak-pihak yang gemar KKN," ucap Jamiluddin.
Keberadaan Novel dkk memberi peringatan kepada para oligarki untuk tidak bermain mata dengan pihak-pihak yang gemar KKN.
Di sisi lain, dia menilai TWK itu memang terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan kelompok penyidik senior KPK itu.
Sebab, alat tes (instrumen) yang digunakan juga diragukan mampu mengukur wawasan kebangsaan seseorang.
"Dalam bahasa riset, alat ukur yang digunakan diragukan validitasnya," tutur Jamiluddin.
Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi itu setidaknya bisa memberi kepastian kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK itu.
"Sekaligus menutup peluang keinginan Firli Bahuri untuk memberhentikan 75 karyawan KPK," kata Jamiluddin. (cr3/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama