jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mencari solusi terkait status 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Didik, masalah kepegawaian di lembaga antirasuah itu harus dibicarakan dengan pemerintah karena anggaran KPK berasal dari uang negara dan linstitusi itu berada di bawah rumpun eksekutif.
BACA JUGA: Novel Baswedan Cs Harus Ikhlas
"Begitu pula dalam hal alih status pegawai KPK menjadi ASN harus didasarkan pada aturan yang berlaku di KemenPAN-RB, BKN dan peraturan perundangan lainnya bidang kepegawaian dan ASN," ucap Didik kepada JPNN.com, Rabu (12/5).
Politikus asal Jawa Timur itu mengatakan konsekuensi alih status pegawai KPK khususnya yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN masih bisa dibicarakan bila mereka sangat dibutuhkan, dan yang bersangkutan tetap ingin mengabdi di lembaga itu.
BACA JUGA: Aksi Mereka Ketahuan, Dua Pria Ini Ditangkap saat Berhenti di Masjid
Itu sebabnya persoalan alih status pegawai KPK yang menjadi polemik pasca penonaktifan Novel Baswedan Cs perlu dibicarakan dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait guna dicarikan jalan keluarnya.
Terlebih lagi, kata politikus Partai Demokrat itu, pemerintah pernah membuat kebijakan bagi guru yang tidak memenuhi syarat ikut tes CPNS bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: Rombongan Kapolres Diserang Penembak Misterius, Begini Reaksi Irjen Tornagogo Sihombing
Demikian juga bagi pegawai KPK yang terkendala dalam proses dalam alih status, tetapi punya integritas, komitmen, konsistensi, serta rekam jejak yang baik dalam pemberantasan korupsi bisa mengikuti jalur yang sama, yakni sebagai PPPK.
"Mereka tetap bisa dipertahankan menjadi bagian dari KPK," kata Didik. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam