jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi berharap masyarakat tidak alergi berbicara pemindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalteng, atau daerah lainnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, memang sudah seharusnya ibu kota dipindahkan dari Jakarta.
BACA JUGA: Target Pertumbuhan 6,1 Persen Dinilai Terlalu Tinggi
"Ibu kota (Jakarta) sudah penuh sesak," kata Baidowi saat diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).
Salah satu yang membuat Jakarta sesak adalah kepadatan penduduk termasuk kemacetan lalu lintas.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo: Pemindahan Ibu Kota Tidak Logis
Dia mengatakan, beberapa lembaga sudah pernah merilis bahwa dalam setahun kerugian yang dialami karena kemacetan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun.
Salah satunya adalah kerugian karena borosnya bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan karena kemacetan itu.
BACA JUGA: Oknum Internal menjadi Tantangan Terberat BNN
"Kerugian ditanggung orang di Jakarta dan sekitarnya," kata dia.
Belum lagi soal kerugian waktu dan tenaga yang diakibatkan dari kemacetan itu.
Ditambah sarana transporasi publik yang belum tersedia dengan baik.
Kebanyakan masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan, ujar Baidowi, Polda Metro Jaya saja dalam sehari bisa mengeluarkan 1.000 surat tanda nomor kendaraan (STNK).
"Makanya di DKI Jakarta itu ada pembatasan usia kendaraan," ujarnya.
Karenanya, Baidowi mengingatkan publik agar jangan alergi bicara soal pemindahan ibu kota negara.
Namun, jika harus dipindah, masalah biaya juga mesti dipertimbangkan.
"Kalau misalnya harus dipindah ke luar kota, berapa biaya yang harus dikeluarkan termasuk segala konsekuensinya," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Pemindahan Ibu Kota, Begini Respons Pengusaha
Redaktur & Reporter : Boy