jpnn.com, JAKARTA - Kalangan pelaku usaha mendukung ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalteng.
Namun, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mempertanyakan dari aspek waktu, apakah sudah tepat jika pemindahan dilakukan dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Pengusaha Harapkan Ibu Kota Baru Tak Jauh dari Jakarta
Mengingat kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, akibat tekanan perekonomian global yang belum stabil.
"Juga mengingat biaya perpindahan ibu kota akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perlu dipertimbangkan, mungkin setelah kondisi ekonomi membaik dan APBN kita mumpuni untuk itu," ujar Sarman di Jakarta, Kamis (13/4).
BACA JUGA: Pengusaha Jakarta Keberatan soal Pemindahan Ibu Kota
Sarman menilai, pemerintah sebaiknya fokus merampungkan berbagai pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan, daripada fokus membahas wacana pemindahan ibu kota.
Karena dampak dan manfaatnya justru dapat segera dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
BACA JUGA: Wacana Pemindahan Ibu Kota Dianggap Tepat
"Kemudian juga perlu penjelasan kepada masyarakat, apa dampak yang akan dirasakan atas perpindahan tersebut. Karena ibu kota negara milik masyarakat dari Sabang sampai Merauke, sebagai pusat koordinasi, pusat komunikasi dan pusat kebijakan. Bukan hanya sekadar kepentingan masyarakat Jakarta atau pun masyarakat Palangka Raya," ucap Sarman.
Wacana perpindahan ibu kota telah muncul sejak era pemerintahan Soekarno pada 1957 lalu, yang memilih Palangka Raya.
Di era pemerintahan Soeharto, muncul wacana pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Jonggol Cariu.
Demikian juga di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, muncul gagasan tersebut. Namun tidak ada terlihat ada tindak lanjut.
Kini isu perpindahan ibu kota negara kembali mengemuka setelah Presiden Jokowi memerintahkan Bappenas melakukan kajian memindahkan ibu kota ke Palangka Raya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspada Spekulan di Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara
Redaktur & Reporter : Ken Girsang