JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat selama ini dikenal getol mengusung realisasi gedung baru DPR RISikap FPD itu pun semakin menguat setelah rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang digelar Kamis (7/4), memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan gedung senilai Rp 1,16 triliun itu.
Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, menyatakan bahwa fraksinya berusaha konsisten untuk mengawal realisasi proyek gedung baru DPR yang sudah menjadi keputusan DPR secara kelembagaan
BACA JUGA: Marzuki Sebut SBY Tidak Menolak Gedung DPR
Menurut Mulyadi, berbagai manuver yang dilakukan sejumlah fraksi ataupun politisi dengan menentang realisasi gedung baru tidak akan berdampak pada opini masyarakat“Rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi dengan langkah-langkah anggota DPR yang tidak konsisten dengan keputusan bersama yang telah dibuat
BACA JUGA: DPR Terancam Dihujani Somasi
Kita akan ditertawakan rakyat jika rencana membangun gedung baru yang menjadi kebutuhan DPR dibatalkan," ujar Mulyadi di gedung DPR RI, Kamis (7/4).Menurutnya, masyarakat sudah melihat bahwa awalnya seluruh fraksi sepakat untuk membangun gedung karena hal itu memang didasarkan pada kebutuhan riil para anggota DPR
BACA JUGA: 500 Lembar Surat Somasi Dikirim ke DPR
Mulyadi tak khawatir citra Demokrat akan luntur karena mendukung pembangunan gedung baru DPR"Dampaknya justru ke mereka yang tidak konsiten,” tandasnya.
Karenanya Mulyadi mengingatkan fraksi lain yang menentang untuk sadar diri"Tolong hilangkan muatan politis dalam hal iniJangan cari panggung dari isu gedung, carilah isu lain, rakyat sudah cerdas kok," ucapnya
Anggota BURT dari Fraksi Partai Demokrat FPD, Heriyanto, menambahkan, persoalan gedung baru DPR adalah keputusan paripurna yang harus ditaati oleh setiap anggota DPRMenurutnya, dalam tata tertib DPR ataupun UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sudah dengan tegas diatur bahwa keputusan DPR yang diambil melalui musyawarah ataupun votting bersifat mengikat semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
"Jadi persoalannya bukan setuju atau tidak setujuKeputusan membangun gedung sudah diputuskan dalam paripurna UU APBN dan renstra (Rencana strategis)Kalau seandainya keputusan paripurna dimentahkan lagi, maka ini justru tidak etis karena DPR tidak bisa menghargai keputusan yang diambilnya sendiri," pungkasnya.
Seperti diketahui, keputusan yang diambil rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan BURT tidaklah bulatPasalnya, dari 9 fraksi di DPR dua di antaranya yaitu Fraksi Parrai Amanat Nasional (FPAN) dan Gerindra menolak pembangunan gedung baru yang anggarannya mencapai Rp 1,16 triliun itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gedung Baru DPR Diteruskan, PAN Minta Maaf
Redaktur : Tim Redaksi