jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan Kepolisian RI hendaknya berpegang teguh kepada undang-undang, khususnya UU Polri yang memerintahkan Korps Bhayangkara itu untuk netral dalam kancah politik praktis.
Dia menegaskan bahwa netralitas Polri adalah harga mati dan jangan terseret rayuan politik yang bisa mendegradasi nama baik institusi baju cokelat tersebut.
BACA JUGA: Kapolri Disarankan Bicara Ke Jokowi Soal Polemik Iriawan
Nizar mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga harus bertindak tegas terhadap semua personel Polri yang diduga berpihak pada calon tertentu.
"Jangan gadaikan netralitas Polri untuk kepentingan sesaat. Rakyat sydah cerdas dan akan memantau setiap gerak langkah Polri. Jangan sampai rakyat menjadi apriori terhadap Polri," ungkap Nizar.
BACA JUGA: Kapolri Diminta Tertibkan Anak Buah Nakal Jelang Pilkada
Menurut Nizar, langkah Kapolri Tito mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin karena terindikasi memihak calon gubernur tertentu patut diapresiasi.
Namun, Nizar mengatakan akan lebih baik lagi jika Tito juga bertindak atas dilantiknya Komjen M Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo maupun Mendagri Tjahjo Kumolo tidak mengaku sebagai pengusul dilantiknya Komjen Iriawan. "Daripada Polri jadi bulan-bulanan kritik publik, lebih baik Kapolri mengusulkan kepada presiden dan mendagri membatalkan pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Pj gubernur Jawa Barat," kata Nizar. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Demokrat Kejar Komjen Iriawan Pakai Angket
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut Sitompul Nasihati Politisi Demokrat, Pedas!
Redaktur & Reporter : Boy