jpnn.com, JAKARTA - Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan harus mampu menyelesaikan sejumlah masalah di ibu kota.
Berbagai masalah itu menurutnya sudah menjadi momok yang tak kunjung terselesaikan oleh banyak gubernur yang menjabat di Jakarta, termasuk Anies sekalipun.
BACA JUGA: PNS Semarang yang Hilang Sempat Terlacak, Lalu Heboh Penemuan Mayat Terbakar, Mengerikan
Hal itu disampaikan Arif dalam diskusi "Mencari Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan: Siapa Cocok?".
Arif menyebut masalah yang paling akrab dengan warga Jakarta ialah kemacetan. Terlebih, transportasi publik yang sering digaungkan saat ini tidak cukup mengatasi macet.
BACA JUGA: Taufik Gerindra Sebut Orang Jokowi Ini Mumpuni Jadi Pengganti Anies di DKI
Yang kedua, Arif mengatakan jangan berpikir enak menjadi Pj Gubernur DKI karena ancaman banjir di depan mata. Terlebih pada musim hujan sekarang ini.
"Jadi, kalau Pj pegang kekuasaan 17 Oktober, hal pertama di depan mata, ya, ancaman banjir. Sejak menjabat dia harus punya skenario," kata Arif, Jumat (9/9).
BACA JUGA: Pengakuan Bripka Ricky Rizal soal Perintah Ferdy Sambo, Bharada E Sampai Berdoa di Toilet
Selanjutnya, isu yang mesti diperhatikan adalah kejahatan jalanan yang menurutnya tak pernah terselesaikan sejak zaman Gubernur Ali Sadikin.
Menurut dia, warga Jakarta tak bebas berlalu lalang di atas pukul 12 malam, apalagi saat ini banyak lampu jalan yang dimatikan demi menghemat anggaran.
Kemudian, adanya isu kesehatan publik dengan tiga penyakit yang cukup rawan, yakni, Covid-19, cacar monyet, dan demam berdarah dengue (DBD) yang menjadi isu tahunan dan belum tertangani dengan baik.
"Tiap tahun pemprov lebih banyak mengimbau dan mengobati (DBD, red), pencegahannya belum optimal, jangan gaya-gayaan jadi Pj kalau tidak punya jawaban atas isu kesehatan ini," tuturnya.
Pj gubernur juga memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan isu ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Sebagai ibu kota, sejumlah warga memiliki pendapatan besar, tetapi sebagian lainnya berpendapatan sangat rendah.
Isu ketimpangan pun kerap berimbas terhadap hal lain, seperti munculnya kejahatan, prasangka sosial, bahkan dapat memicu konflik.
BACA JUGA: Pejabat Bapenda yang Hilang Ini Ternyata Saksi Kasus Korupsi, Terkait Penemuan Mayat di Semarang?
"Masa kita mau jadi kayak Kota Meksiko, Mumbai, kota yang dikenal bukan hanya kemacetan tetapi ketimpangan yang terekspresi lewat kendaraan yang beredar di jalanan. Itu harus diselesaikan,” papar Arif.
Diketahui, Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria bakal lengser pada 16 Oktober 2022.
Ada tiga nama yang beredar sebagai kandidat Pj gubernur DKI, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.
BACA JUGA: Anies Baswedan Pengin Istirahat Setelah Selesai Menjabat
Satu lagi mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta yang juga Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun telah mengirimkan surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan tiga nama calon Pj gubernur.
Dalam surat tersebut, DPRD DKI diberikan waktu untuk mengusulkan nama Pj gubernur hingga 16 September 2022 atau satu bulan sebelum masa jabatan Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.
"Usulan nama calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta disampaikan paling lambat tanggal 16 September 2022 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri," ucap Tito dalam suratnya, Selasa (6/9). (mcr4/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi