jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyambut baik keputusan Kemen PUPR menunda penerapan integrasi sistem transaksi di Tol JORR.
”Bagus,” ungkap Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Selasa (19/6). Menurut dia, penerapan integrasi sistem transaksi atau integrasi tarif akan memberatkan pengguna tol jarak pendek. Khususnya pengguna jalan tol dengan kendaraan pribadi.
BACA JUGA: Ini Alasan Pemerintah Tunda Integrasi Tarif Tol JORR
Meski punya efek lain untuk pengguna tol jarak jauh, YLKI tetap punya catatan terhadap rencana penerapan integrasi tarif itu. ”Integrasi tarif jangan menjadi instrumen kenaikan tarif secara terselubung,” ungkap dia Tulus.
Dia pun menyampaikan bahwa kenaikan tarif tol sudah diatur. Realisasinya dilakukan setiap dua tahun sekali. Jangan sampai, integrasi tarif malah melanggar peraturan berkaitan dengan jalan tol.
BACA JUGA: Komisi V DPR: Kenaikan Tarif Tol JORR Langgar Aturan
Lebih lanjut Tulus menyampaikan bahwa integrasi tarif harus bisa mendorong peningkatkan pelayanan di jalan tol. Khususnya untuk aspek standar pelayanan minimal atau SPM. Mengingat, berdasar hitung-hitungan integrasi tarif bakal memangkas beberapa pintu tol.
”Sehingga memangkas lamanya transaksi, antrean,” imbuhnya. Secara tidak langsung, itu akan membantu laju kendaraan tidak lagi terhambat di pintu tol.
BACA JUGA: Kenaikan Tarif Tol Kado Pahit Idulfitri
BACA JUGA: Ini Alasan Pemerintah Tunda Integrasi Tarif Tol JORR
Rencana penerapan integrasi tarif di Tol JORR memang tidak melulu berdampak buruk bagi pengguna jalan tol tersebut. Apalagi, sejak awal Tol JORR dibuat untuk memudahkan angkutan logistik.
”Jadi, kalau integrasi lebih menguntungkan angkutan logistik adalah hal yang wajar,” jelas Tulus. Namun demikian rencana itu tetap tidak boleh diterapkan apabila malah melanggar ketentuan yang berlaku. (syn/)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Per 20 Juni Tarif Tol JORR Naik Mulai Dari Rp 5000
Redaktur & Reporter : Soetomo