jpnn.com - JAKARTA - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai silang pendapat terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) sebelum Oktober 2014 atau April 2015, bukan sesuatu yang luar biasa bagi Golkar.
Ibarat perusahaaan, Golkar merupakan perusahaan terbuka. Bukan partai keluarga, sehingga tidak tabu dalam berbeda pendapat.
BACA JUGA: Besok, Museum Ambarawa Kembali Ditutup
"Jadi keliru kalau ada yang menilai Golkar bakal pecah atau terbelah. Meski saat ini turbulensi politik di tubuh Golkar tengah naik turun. Saya berkeyakinan usai pelantikan presiden dan pengumuman kabinet baru Oktober 2014 mendatang, suhu politik partai Golkar bakal mereda," kata Bambang dalam pesan elektronik yang diterima, Minggu (10/8).
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, sah-sah saja saja ada pandangan yang mengatakan jika Munas tidak diselengggarakan pada September atau Oktober 2014, maka kepengurusan DPP ilegal.
BACA JUGA: PKB: Pengurus Parpol di Kabinet, Pemerintahan Kuat
Namun di sisi lain, menurutnya, tidak bisa disalahkan pula jika ada yang menilai pihak yang mendesak Munas diselenggarakan sebelum Oktober 2014 adalah pemburu jabatan untuk dapat kursi menteri.
"Alasannya mudah ditebak. Jika Munas diselengggarakan 2015 maka sudah ketinggalan kereta dan tidak ada gunanya, karena kabinet sudah diumumkan oleh presiden terpilih," ujarnya.
BACA JUGA: Golongan Pemuda Ancam Duduki Kantor DPP Golkar
Atas dua wacana yang berkembang, Bamsoet meminta para elite, tokoh dan pimpinan Golkar tetap eling (sadar). Dan tidak menjadikan Munas Golkar sebagai alat menaikkan nilai tawar memeroleh kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan baru nantinya.
"Menyusun kekuatan dengan menjaga persatuan dan kesatuan untuk memenangkan pemilu 2019, jauh lebih penting dan terhormat ketimbang cakar-cakaran hanya sekadar memerebutkan kursi menteri tanpa harga diri," ujarnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Barisan Muda Golkar Tolak Pemecatan Agung-Yorris
Redaktur : Tim Redaksi