jpnn.com - JAKARTA - Calon Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya menginginkan kabinet yang tidak berisikan pengurus partai politik. Hal ini mengundang tanggapan dari salah satu partai pendukungnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Melalui Sekjen DPP PKB, Fathan Subchi, PKB menyatakan tanpa pengurus parpol pemerintahan akan lemah. Sebab pengurus parpol akan membuat hubungan pemerintah dan parlemen berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Golongan Pemuda Ancam Duduki Kantor DPP Golkar
Oleh karena itu, kata Fathan, kabinet tanpa Ketua umum dan pengurus parpol adalah tidak relevan. Menurutnya, stabilitas pemerintahan ditentukan
oleh solid dan tidaknya dukungan di parlemen.
Ia juga menyebutkan, ketidakberadaan ketua umum atau pengurus parpol di parlemen akan membuat program pemerintah yangb diajukan melalui RAPBN akan sangat mudah diganjal parlemen. "Yang 'punya' parlemen adalah parpol, remote nya ada ketum parpol dan fraksi di parlemen," katanya.
BACA JUGA: Barisan Muda Golkar Tolak Pemecatan Agung-Yorris
Dijelaskan, kedudukan ketua umum dan pengurus parpol di parlemen sangat penting. Bahkan, kata dia, pemerintah akan semakin kuat jika ditopang menteri yang berasal dari parpol.
Fathan mengungkapkan, ide untuk menghilangkan parpol di kabinet bukanlah ide murni dari Jokowi. Menurutnya, ada orang-orang di sekitar Jokowi yang tidak suka dengan kehadiran Parpol membantu Jokowi di kabinet.
BACA JUGA: Fathan: Kabinet Tanpa Parpol adalah Pikiran Sesat
"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," ujarnya.
Fathan mengungkapkan, keberadaan orang-orang non parpol di kabinet akan membuat pemerintah tidak tertopang. Itu karena orang-orang nonparpol tidak memiliki kekuatan dan pengalaman politik.
"Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk pikuk politik tanpa mengimplementasikan program-program unggulan pemerintah karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen," tegasnya.
Fathan menjelaskan, ide ketua dan pengrus parpol tidak boleh masuk kabinet adalah pikiran yang sesat dan naif. Sisten presidensil, jelasnya, tidak berlaku secara linier. Sebab fatkanya, Indonesia menganut sistem semi parlementer.
Keberadaan pengurus parpol di kabinet sudah terbukti berbuah positif di pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga komitmen dukungan PKB terhadap Jokowi-JK untuk menyukseskan pemerintahannya sampai selesai.
"Kami sudah buktikan mendukung pemerntahan SBY 10 tahun, suka dan duka tetap dukungan itu solid, penuh komitmen, dan tanggung jawab sampai akhir pemerintahan SBY. Dan itu PKB menunjukkan contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak mencla mencle," tegasnya. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketum GP Ansor Bela Tim Transisi Bentukan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi