jpnn.com - JAKARTA - Tokoh muda yang tergabung dalam organisasi sayap Partai Golkar menolak pemecatan Wakil Ketua Umum PG Agung Laksono dan Ketua DPP PG Yorris Raweyai oleh DPP PG.
Mereka menganggap pemecatan itu tak prosedural dan merupakan sebuah penzaliman terhadap Agung dan Yorris.
BACA JUGA: Fathan: Kabinet Tanpa Parpol adalah Pikiran Sesat
Ketua DPP AMPI Rosdinal Salim membacakan pernyataan sikap tokoh muda PG di Jakarta, Minggu (10/8), mengatakan pihaknya menolak pemecatan tersebut karena tidak prosedural dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PG.
"Hal ini merupakan bentuk penzaliman DPP terhadap kader khususnya kepada Agung Laksono dan Yorris Raweyai," kata Ketua DPP AMPI Rosdinal Salim membacakan pernyataan sikap itu.
BACA JUGA: Ketum GP Ansor Bela Tim Transisi Bentukan Jokowi
Menurut Rosdinal, keputusan pemecatan tersebut menambah daftar panjang kesalahan segelintir pengurus PG yang mementingkan ego masing-masing. "Sistem pengelolaan partai dibuat seperti perusahaan," katanya.
Karenanya, generasi muda PG mendesak Ketua Umum PG Aburizal Bakrie memberikan pertanggungjawaban pemecatan kader PG dalam rapat pleno, dan mencabut keputusan pemecatan tersebut.
BACA JUGA: PKB Keberatan Jika Menteri Harus Lepas dari Parpol
Selain itu, mereka mendesak Aburizal tidak menggunakan cara otoriter dan sepihak dalam menyikapi dinamika perbedaan yang ada sesama para kader.
"Saya mengajak kader muda Partai Golkar untuk berpikir jernih, dan menolak pemecatan Agung Laksono dan Yorris Raweyai," ungkap Rosdinal.
Wakil Ketua DPP AMPI Sabil Rahman mengatakan di samping tidak prosedural, pemecatan ini juga mencerminkan arogansi elit partai dalam mengambil keputusan.
"Ini tidak memiliki dasar organisatoris yang memadai. Ini demoralisasi dua tokoh yang didesain tanpa proses yang benar dan tak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya pada kesempatan itu.
Sedangkan Ketua PP AMPG Arnanto Nurprabowo mengatakan sebaiknya DPP mengurungkan niat terhadap pemecatan Agung dan Yorris. Sebaiknya, kata dia, DPP mengutamakan dialog.
Menurutnya, PG mengalami kemunduran baik di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Di pileg, kata dia, raihan kursi PG berkurang. Sedangkan pilpres, berkoalisi juga kalah.
"Sebagai partai nomor dua (pemenang pemilu) kami tidak bisa mengusung (capres/cawapres). Itu sangat ironis dan menimbulkan keperihatinan terutama kalangan muda," kata Arnanto pada kesempatan itu.
Dia mengaku tidak ingin ada musyawarah nasional luar biasa, tapi menginginkan adanya pelaksanaan munas secara reguler sesuai AD/ART.
Wakil Ketua Umum DPP Barisan Muda Kosgoro Lamhot Sinaga menyatakan bahwa tuduhan DPP terhadap Agung dan Yorris ingin menggusur Ical dengan mengonsolidasikan DPP I dan II menggelar munaslub tidak benar. Dia mengatakan, Agung ingin menegakkan AD/ART bahwa munas harus lima tahunan.
"Agung bicara dengan teman-teman di daerah, maka dituduh DPP Agung mengonsolidasi massa," jelasnya.
Wakil Bendahara AMPI Bimo Trihasmoro mengatakan, rekomendasi saat munas 2009 untuk PG menggelar munas pada 2015 adalah dengan catatan jika Ical bertarung dua putaran di pilpres. Tapi, kata dia, sekarang pilpres cuma satu putaran dan Ical pun tidak sebagai capres.
"Rekomendasi itu dengan demikian gugur dalam hukum. Kalau begitu balik lagi ke AD/ART. Harus Oktober sesuai AD/ART," kata Bimo. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikap Tegas Jenderal Moeldoko Terhadap Malaysia Diapresiasi
Redaktur : Tim Redaksi