jpnn.com - JAKARTA - Maraknya politik uang pada pemilihan legislatif (pileg) lalu diharapkan tak menular pada proses penetapan calon presiden dan wakil presiden yang kini tengah berlangsung. Sebab, jika masih saja berlangsung dipastikan rakyat selaku pemilih akan marah.
Praktik seperti ini menurut mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan, jelas-jelas menodai etika berpolitik. Partai-partai yang berkoalisi seharusnya lebih mengedepankan kabinet profesional yang tujuan akhirnya menciptakan pemerintahan lebih baik demi kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Pendukung Rhoma Irama Robek Bendera PKB
"Pilpres nanti harus mengedepankan pentingnya etika politik yang berorientasi pada kepentingan bangsa," ucap Luhut, Jumat (16/5). Syukurlah, soal etika berpolitik ini terus didengungkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri selama proses koalisi jelang pilpres kali ini.
Hal tersebut sepertinya dijalankan Partai Nasdem dan Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) yang sepakat bekerja sama mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. "Saya baca di koran maharnya miliaran bahkan triliunan. Jangan. Itu merusak (tatanan politik)," ucap jenderal bintang empat ini.
BACA JUGA: Mensos Dukung Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dikebiri
Kalau pada akhirnya ada pembagian posisi menteri bagi partai yang ikut koalisi, menurut Luhut sah-sah saja terjadi. Yang tak boleh terjadi pemberian jatah kursi menteri jadi daya tarik suatu partai untuk bergabung pada capres tertentu.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini juga menyambut baik pertemuan Megawati dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Barie, yang tak langsung mengumumkan kedua partai berkoalisi mendukung pencapresan Jokowi, sebelum dibahas di Rapimnas Golkar pada ahad ini.
BACA JUGA: PDIP Polisikan Iklan Kematian Jokowi
Luhut menilai, baik Mega maupun Ical, panggilan Aburizal Barie, tahu betul jika koalisi diputuskan tanpa lewat rapimnas bakal menimbulkan perlawanan internal dari lingkungan partai (Golkar) sendiri. "Hendaknya sikap seperti ini jadi pegangan setiap ketua umum partai dalam membina kerja sama antar-partai di masa datang," tegas pria berperawakan tinggi tegap ini.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyoroti wacana pembentukan koalisi baru mengusung capres selain Jokowi dan Prabowo yang beredar selama ini. Menurut dia, poros baru yang dimunculkan para petinggi Partai Demokrat untuk mengusung Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sulit tercapai. Pasalnya dalam berbagai survei tingkat keterpilihan raja Yogya tersebut lebih rendah dibanding Jokowi, Prabowo, atapun Aburizal Bakrie.
Luhut masuk dalam daftar cawapres usungan Partai Golkar untuk mendampingi Jokowi selain Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung. Pria kelahiran Sumatera Utara ini dinilai ahli dalam bidang ekonomi dan hubungan luar sebagai Dubes Singapura di era pemerintahan Presiden Habibie dan Gus Dur. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harapkan SBY Usung Pemenang Konvensi di Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi