jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie meminta sebagian kalangan tidak menyampuradukkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pelaksanaan pilkada.
Alasannya, menyampuradukkan dua masalah itu hanya akan merusak citra. Sementara saat ini tahapan pilkada tengah bergulir.
BACA JUGA: Peringati Nuzulul Quran, Door Prize Umroh
“Tidak usah mencari-cari cara untuk tekan-menekan. Sebab akan berakibat buruk pada agenda yang lebih besar. Fokus saja terhadap persiapan kepala daerah," ujar Jimly, Rabu (1/7) petang.
Menurut Jimly, pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sudah dilaksanakan 2014 lalu. Karena itu terkait mekanisme audit anggaran keuangan negara yang digunakan, juga berdiri sendiri. Tidak terkait dengan Pilkada yang sebentar lagi memasuki tahap pencalonan.
BACA JUGA: Rini Disebut Sarat Kontroversi, Minim Prestasi
“Jadi sebaiknya jangan ngurusin yang sudah lewat, karena itu ada mekanismenya sendiri. Sebaiknya fokus dulu pada pemilihan kepala daerah,” ujarnya.
Jimly mengutarakan pandangannya, karena DKPP tidak hanya berperan menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu. Namun juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu.
BACA JUGA: Bantah Santunan Korban Hercules Hingga Rp 500 Juta
Termasuk menjaga agar jangan sampai hasil Pemilu 2014 didelegitimasi hanya karena motif politik yang sifatnya privat dan konflik sesaat.
BPK beberapa waktu lalu telah menyelesaikan audit dengan tujuan tertentu (ATT) terhadap penggunaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2013-2014. Dari hasil audit, ditemukan ketidakpatuhan senilai Rp 334 miliar. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo: Posisi Mas Tjahjo Penting
Redaktur : Tim Redaksi