jpnn.com - BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam dipastikan akan dibubarkan pada awal tahun depan. Pembubaran instansi yang sebelumnya bernama Otorita Batam (OB) ini diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tapi jangan meradang dulu, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, presiden Jokowi punya alasan mendasar membubarkan BP Batam. Salah satunya adalah duplikasi kewenangan dan dualisme kepemimpinan menyebabkan kerugian besar bagi negara.
BACA JUGA: 10 Persen Kredit UMKM di Gorontalo Bermasalah
Status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) yang disandang Batam tak mampu dioptimalkan.
“Dalam pengamatan selama 10 tahun belakangan ini, duplikasi kewenangan dalam konteks kewenangan antar Otorita Batam (BP Batam,red) dan Pemko Batam ternyata memberikan kerugian besar bagi negara,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari batampos.co.id (group JPNN), Kamis, usai melantik Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (30/12).
BACA JUGA: Tentara Ini Gelapkan Uang Rp 2 Miliar, Nih Fotonya
Dalam kurun waktu tersebut, kata Tjahjo, presiden melihat tidak ada perkembangan berarti, khususnya dibidang investasi. Sehingga dibuat sebuah kesimpulan strategis, dualisme kepemimpinan ataupun duplikasi wewenang sangat menghambat perkembangan investasi di Kota Batam, Provinsi Kepri.
Ia mencontohkan status Rempang dan Galang. Bahkan tugas yang diberikan untuk menjaring investor dari Singpura juga tidak berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Sungguh Tega!! Paman Cabuli Empat Keponakan Sendiri
Menyikapi hal itu, kata Tjahjo, presiden menilai perlu adanya perubahan untuk perbaikan investasi di Batam.
Diungkapkannya juga, dibalik dualisme kepemimpinan ternyata membuat repot para investor. Regulatornya juga tidak berjalan sesuai penetapan wilayah kerja.
“Menko Perekonomian akan rapat dengan Depdagri, Agraria, Pertanahan, dan Menko Polhukam. Yang jelas, pembahasan lewat rapat kabinet sudah dilakukan untuk mengatasi dualisme yang terjadi. Tidak ada tiga kekuasaan. Saya kira rezim ini yang harus di hilangkan,” tegasnya.
Tjahjo juga mengungkapkan, negara kehilangan Rp 20 triliun dari sektor perpajakan. Tentu ini kerugian yang besar bagi negara. “Investor juga banyak yang lari. Ini juga yang menjadi pertimbangan strategis Bapak Presiden,” ungkap Tjahjo.
Melihat letak geografis Provinsi Kepri yang strategis, kata Tjahjo, pemerintah Singapura berharap Kepri menjadi partner bisnis.
Namun dualisme kewenangan juga menjadi keluhan para investor. “Jawaban tersebut membutuhkan keberanian yang strategis, yakni perubahan status kawasan,” ujar Tjahjo, lagi. (jpg/ray)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Insiden Polsek Sinak: Satu KKB Tewas Di-Dor saat Operasi Pengejaran
Redaktur : Tim Redaksi