JAKARTA – Mendagri Gamawan Fauzi terang-terangan mengaku senang dengan diumumkannya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan, daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran ternyata gagal memberikan kesejahteraan pada masyarakatGamawan berharap, elemen masyarakat yang selama ini berkeinginan untuk memekarkan daerah, agar bisa melihat temuan BPK itu sebagai suatu realitas
“Saya senang sekali rapor itu diungkapkan oleh BPK, supaya masyarakat tahu, jangan kita terlalu semangat pemekaran, tapi faktanya seperti ini
BACA JUGA: Polisi Segera Periksa Misbakhun
Kita harus tahu pemekaran itu seperti ini hasilnya, menurut BPK setidak-tidaknya, “ ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Rabu (14/4).Seperti diberitakan, dalam rapat paripurna penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester (IHPS) II tahun 2009 kepada DPR RI di Senayan, Selasa (13/4), Ketua BPK Hadi Purnomo membeberkan hasil pemeriksaan atas kinerja program pemekaran daerah
Gamawan mengatakan, hasil pemeriksaan BPK itu diterimanya sebagai pendorong untuk terus melakukan perbaikan regulasi terkait pemekaran daerah
BACA JUGA: Jika Daerah Bandel, BPK Lapor KPK
Dia pun berharap, daerah-daerah juga menggunakan hasil pemeriksaan BPK tersebut sebagai bahan masukan“Kita terima itu sebagai realita dan kita jadikan sebagai bahan koreksi terutama bagi daerah2-daerah yang dinilai BPK seperti itu
BACA JUGA: Harta Pegawai Kemenkeu dan Keluarganya Bakal Diperiksa
Kita terima secara positif untuk kita ambil hikmahnya untuk melakukan perbaikan,” paparnya.Diharapkan Gamawan, semua pihak agar bisa semakin obyektif dalam melihat realitas daerah pemekaranDikatakan, memang masih banyak sekali persoalan di daerah hasil pemekaran, antara lain masalah infrastruktur, personil, dan pembiayaan
Mantan Bupati Solok itu mengaku belum lama ini bertemu dengan salah seorang kepala daerah hasil pemekaran, yang menceritakan adanya sejumlah anak kekurangan gizi di daerahnya“Saya bilang, makanya jangan beli mobil banyak-banyak, jangan bikin kantor bagus-bagusDaerah pemekaran ini kan langsung bikin rumah dinas, bikin kantor, padahal bisa dibangun secara bertahapJadi harus pandai menggunakan uangJadi uang itu harus digunakan untuk prioritas meningkatkan kesejahteraan rakyatItu kan yang penting,” paparnya(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sosialisasikan RHL Hingga ke Desa
Redaktur : Soetomo Samsu